Penggunaan repeater ilegal rusak industri telekomunikasi
Kamis, 24 Oktober 2013 - 16:30 WIB
Penggunaan repeater ilegal rusak industri telekomunikasi
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya pengggunaan penguat sinyal (repeater) ilegal bisa merusak industri telekomunikasi nasional. Pasalnya, sinyal telepon seluler akan kacau balau dan merugikan pengusaha dan konsumen secara luas.
“Industri ini tidak akan sehat, karena sinyal hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja yang punya repearter, kalau alat ini tidak dikontrol maka industri bisa hancur,” tegas pendiri Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG), Barata Wisnuwardhana, Kamis (24/10/2013).
Misalnya, di suatu wilayah ada oknum yang memasang repearter, maka hanya oknum tersebut yang meraih sinyal bagus. Sedangkan sinyal seluler di wilayah yang berbeda akan drop, karena gangguan pancaran repeater. “Masak hanya beberapa operator saja yang kuat sinyalnya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Barata berharap pemerintah bisa bersikap tegas. Tujuannya, agar pelaku industri dan konsumen terselamatkan. Pemerintah harus konsisten menjalankan masterplan penataan frekuensi termasuk penegakan hukumnya. “Sudah ada sanksi denda dan pidananya, saya sangat dukung kalau ada penindakan,” tegasnya.
Sekedar informasi, repeater ini berbentuk sebuah decorder, memiliki pemancar dan dipasang diberbagai sudut ruang. Repeater bisa dengan mudah dibeli masyarakat melalui beberapa chanel importir elekronik.
Repeater yang digunakan masyarakat seringkali mengganggu kinerja BTS milik operator selular yang lokasinya berdekatan. Akibatnya, berdampak pada sinyal yang dipancarkan BTS ke ponsel pelanggan.
Nonot Harsono, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan, mengacu UU Telekomunikasi penggunaan repeater harus seizin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Harusnya hanya boleh dipakai oleh operator seluler itu sendiri, itu-pun wajib memakai frekuensinya masing-masing," ujar Nonot.
“Industri ini tidak akan sehat, karena sinyal hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja yang punya repearter, kalau alat ini tidak dikontrol maka industri bisa hancur,” tegas pendiri Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG), Barata Wisnuwardhana, Kamis (24/10/2013).
Misalnya, di suatu wilayah ada oknum yang memasang repearter, maka hanya oknum tersebut yang meraih sinyal bagus. Sedangkan sinyal seluler di wilayah yang berbeda akan drop, karena gangguan pancaran repeater. “Masak hanya beberapa operator saja yang kuat sinyalnya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Barata berharap pemerintah bisa bersikap tegas. Tujuannya, agar pelaku industri dan konsumen terselamatkan. Pemerintah harus konsisten menjalankan masterplan penataan frekuensi termasuk penegakan hukumnya. “Sudah ada sanksi denda dan pidananya, saya sangat dukung kalau ada penindakan,” tegasnya.
Sekedar informasi, repeater ini berbentuk sebuah decorder, memiliki pemancar dan dipasang diberbagai sudut ruang. Repeater bisa dengan mudah dibeli masyarakat melalui beberapa chanel importir elekronik.
Repeater yang digunakan masyarakat seringkali mengganggu kinerja BTS milik operator selular yang lokasinya berdekatan. Akibatnya, berdampak pada sinyal yang dipancarkan BTS ke ponsel pelanggan.
Nonot Harsono, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan, mengacu UU Telekomunikasi penggunaan repeater harus seizin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Harusnya hanya boleh dipakai oleh operator seluler itu sendiri, itu-pun wajib memakai frekuensinya masing-masing," ujar Nonot.
(gpr)
Lihat Juga :
