Kemenkeu minta K/L hati-hati mengelola dana optimalisasi
Selasa, 29 Oktober 2013 - 11:52 WIB
Kemenkeu minta K/L hati-hati mengelola dana optimalisasi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan agar seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) berhati-hati dalam mengelola dana optimalisasi dalam APBN 2014.
Perlu diketahui Dana Optimalisasi untuk tambahan belanja yang belum dialokasikan bagi seluruh K/L yang dianggarkan pada 2014 mendatang sebesar Rp27 triliun dan tergolong besar apabila dibandingkan dengan tahun-tahun lalu.
"Biasanya hanya sampai Rp11 triliun-Rp13 triliun tapi tahun ini mencapai Rp26,9 triliun. Pengalaman kami pernah tahun sebelumnya jadi permasalahan kalau tidak dijaga," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Askolani mengaku dititipkan pesan oleh Menteri Keuangan M Chatib Basri untuk menjaga governance dana optimalisasi tersebut.
"Ini bisa bermasalah. Oleh karena itu pak Menteri mengingatkan agar dana tersebut betul-betul dijaga, terutama dari segi governance-nya," lanjutnya.
Dia juga meminta dalam memohon pencairan dan optimalisasi, K/L bekerjasama dengan Komisi DPR. "Kemenkeu hanya berikan guidance saja," tandasnya.
Perlu diketahui Dana Optimalisasi untuk tambahan belanja yang belum dialokasikan bagi seluruh K/L yang dianggarkan pada 2014 mendatang sebesar Rp27 triliun dan tergolong besar apabila dibandingkan dengan tahun-tahun lalu.
"Biasanya hanya sampai Rp11 triliun-Rp13 triliun tapi tahun ini mencapai Rp26,9 triliun. Pengalaman kami pernah tahun sebelumnya jadi permasalahan kalau tidak dijaga," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Askolani mengaku dititipkan pesan oleh Menteri Keuangan M Chatib Basri untuk menjaga governance dana optimalisasi tersebut.
"Ini bisa bermasalah. Oleh karena itu pak Menteri mengingatkan agar dana tersebut betul-betul dijaga, terutama dari segi governance-nya," lanjutnya.
Dia juga meminta dalam memohon pencairan dan optimalisasi, K/L bekerjasama dengan Komisi DPR. "Kemenkeu hanya berikan guidance saja," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
