Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ribuan rumah tak layak huni di Bogor terima bantuan
Ribuan rumah tak layak huni di Bogor terima bantuan
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 1.550 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di 22 desa yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Bogor mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) .
Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di gedung Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (26/11/2013).
Secara simbolis, Asisten Deputi pada Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Poltak Sibuea, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Mohamad Hanafi, dan Dandim 0621/ Kabupaten Bogor Letkol Inf Anwar menyerahkan bantuan sebesar Rp7,5 juta berupa simpanan dalam bentuk tabungan di Bank BRI kepada 12 orang perwakilan penerima bantuan.
Bupati Bogor Rachmat Yasin menyatakan keseriusan Pemkab Bogor untuk menuntaskan program rehabilitasi RTLH. "Awalnya, kita punya data 49.093 rumah tidak layak yang ada di Kabupaten Bogor dan hingga kini sudah diperbaiki dan dibangun sebanyak 26 ribu lebih. Kita akan teruskan sampai tuntas," katanya.
RY, sapaaan akrab Rachmat Yasin juga meminta agar kecamatan melakukan verifikasi kembali mendata rumah tidak layak di wilayahnya. Sebab, kata dia, ternyata jumlah RTLH terakhir mencapai 72 ribu unit.
"Ya kemungkinan dulu ketika pendataan, ada yang diburu-buru, ada juga kepala desa yang kemungkinan malu kalau warganya kebanyakan rumah tidak layak huni. Karenanya perlu dilakukan pendataan ulang," pintanya.
Tak lupa, RY menegaskan agar jangan sampai ada potongan pada bantuan yang diterima warga. “Saya menerima laporan ada warga yang tidak menerima bantuan secara penuh, bahkan ada warga yang menerima bantuan hanya dalam bentuk bahan–bahan bangunan, saya tegaskan jangan ada pemotongan apapun, malah seharusnya Kades atau aparat membantu warganya," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor Yani Hasan menjelaskan, program rehabilitasi RLTH ini bertujuan untuk meminimalisir angka kemiskinan dan kemajuan Kabupaten Bogor. "Kami harap hingga 2018 mendatang program ini selesai," jelasnya.
Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di gedung Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (26/11/2013).
Secara simbolis, Asisten Deputi pada Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Poltak Sibuea, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Mohamad Hanafi, dan Dandim 0621/ Kabupaten Bogor Letkol Inf Anwar menyerahkan bantuan sebesar Rp7,5 juta berupa simpanan dalam bentuk tabungan di Bank BRI kepada 12 orang perwakilan penerima bantuan.
Bupati Bogor Rachmat Yasin menyatakan keseriusan Pemkab Bogor untuk menuntaskan program rehabilitasi RTLH. "Awalnya, kita punya data 49.093 rumah tidak layak yang ada di Kabupaten Bogor dan hingga kini sudah diperbaiki dan dibangun sebanyak 26 ribu lebih. Kita akan teruskan sampai tuntas," katanya.
RY, sapaaan akrab Rachmat Yasin juga meminta agar kecamatan melakukan verifikasi kembali mendata rumah tidak layak di wilayahnya. Sebab, kata dia, ternyata jumlah RTLH terakhir mencapai 72 ribu unit.
"Ya kemungkinan dulu ketika pendataan, ada yang diburu-buru, ada juga kepala desa yang kemungkinan malu kalau warganya kebanyakan rumah tidak layak huni. Karenanya perlu dilakukan pendataan ulang," pintanya.
Tak lupa, RY menegaskan agar jangan sampai ada potongan pada bantuan yang diterima warga. “Saya menerima laporan ada warga yang tidak menerima bantuan secara penuh, bahkan ada warga yang menerima bantuan hanya dalam bentuk bahan–bahan bangunan, saya tegaskan jangan ada pemotongan apapun, malah seharusnya Kades atau aparat membantu warganya," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor Yani Hasan menjelaskan, program rehabilitasi RLTH ini bertujuan untuk meminimalisir angka kemiskinan dan kemajuan Kabupaten Bogor. "Kami harap hingga 2018 mendatang program ini selesai," jelasnya.
(gpr)
Explore More