Jusuf Kalla minta benefit Jamsostek dipertahankan
Jusuf Kalla minta benefit Jamsostek dipertahankan
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah mempertahankan benefit atau manfaat tambahan yang selama ini telah diberikan Jamsostek kepada pesertanya. Meski pada 1 Januari 2014 PT
Jamsostek (Persero) akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan manfaat tambahan bagi peserta Jamsostek tidak boleh dihilangkan.
“Manfaat tambahan seperti pembangunan Rusunawa tetap harus dipertahankan. Karena itu bukan saja pemberian cuma-cuma tetapi merupakan investasi. Pekerja butuh tempat tinggal. Sudah jadi kewajiban Jamsostek untuk memberikan kemudahan dan ini merupakan investasi yang bisa kembali,” ujar Kalla usai memberikan orasi ilmiah “Menuju Negara Sejahtera” dalam rangka HUT PT Jamsostek (Persero) ke-36 di Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Kalla mengatakan, setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan maka akan banyak pekerja yang menuntut haknya, sehingga perlu disikapi dengan bijaksana.
“Meski mereka belum memenuhi kewajibannya tetapi mereka melihat berdirinya BPJS akan memnuhi hak mereka baik kesehatan, kecelakaan maupun kematian dan pensiun,” tegas dia.
Direktur Kepesertaan Jamsostek Junaidi mengungkapkan, saat ini dalam pembahasan rancangan peraturan pelaksana (RPP) Undang-Undang BPJS masih terkendala mengenai Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang oleh Kementerian Keuangan diusulkan untuk dihapuskan. Padahal DPKP berupa bantuan pinjaman uang muka perumahan (PUMP) maupun beasiswa merupakan pemanis untuk menarik pekerja maupun perusahaan menjadi peserta Jamsostek.
“Kami berharap DPKP ini tetap dipertahankan setelah Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan,” papar Junaidi.
Lebih lanjut Junaidi mengatakan, saat ini antara pekerja yang menjadi peserta dengan yang belum menjadi peserta Jamsostek kesenjangannya sangat jauh. Dari total potensi pekerja sebanyak 40 juta, yang baru menjadi peserta hanya 11,8 juta.
“Jadi pekerjaan rumah untuk menarik mereka menjadi peserta masih besar sekali. Makanya perlu sweetener agar mereka mau menjadi peserta BPJS,” kata dia.
Jamsostek (Persero) akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan manfaat tambahan bagi peserta Jamsostek tidak boleh dihilangkan.
“Manfaat tambahan seperti pembangunan Rusunawa tetap harus dipertahankan. Karena itu bukan saja pemberian cuma-cuma tetapi merupakan investasi. Pekerja butuh tempat tinggal. Sudah jadi kewajiban Jamsostek untuk memberikan kemudahan dan ini merupakan investasi yang bisa kembali,” ujar Kalla usai memberikan orasi ilmiah “Menuju Negara Sejahtera” dalam rangka HUT PT Jamsostek (Persero) ke-36 di Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Kalla mengatakan, setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan maka akan banyak pekerja yang menuntut haknya, sehingga perlu disikapi dengan bijaksana.
“Meski mereka belum memenuhi kewajibannya tetapi mereka melihat berdirinya BPJS akan memnuhi hak mereka baik kesehatan, kecelakaan maupun kematian dan pensiun,” tegas dia.
Direktur Kepesertaan Jamsostek Junaidi mengungkapkan, saat ini dalam pembahasan rancangan peraturan pelaksana (RPP) Undang-Undang BPJS masih terkendala mengenai Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang oleh Kementerian Keuangan diusulkan untuk dihapuskan. Padahal DPKP berupa bantuan pinjaman uang muka perumahan (PUMP) maupun beasiswa merupakan pemanis untuk menarik pekerja maupun perusahaan menjadi peserta Jamsostek.
“Kami berharap DPKP ini tetap dipertahankan setelah Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan,” papar Junaidi.
Lebih lanjut Junaidi mengatakan, saat ini antara pekerja yang menjadi peserta dengan yang belum menjadi peserta Jamsostek kesenjangannya sangat jauh. Dari total potensi pekerja sebanyak 40 juta, yang baru menjadi peserta hanya 11,8 juta.
“Jadi pekerjaan rumah untuk menarik mereka menjadi peserta masih besar sekali. Makanya perlu sweetener agar mereka mau menjadi peserta BPJS,” kata dia.
(rna)
Explore More