Pemerintah dinilai melenceng dari arah kebijakan migas

Sindonews.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai, pemerintah sudah melenceng dari arah kebijakan tata kelola minyak dan gas (migas).

Menurutnya, kondisi ini akan berimbas pada anjloknya produksi. Sehingga berpengaruh pada menurunnya pasokan gas dalam negeri. Karena itu pemerintah diminta membuat kebijakan dengan niat baik

"Pemerintah harus membuat arah kebijakan political will and good will yang tertuju untuk kepentingan anak bangsa. BUMN harus di beri kesempatan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri," kata dia dalam acara Diskusi Manfaat Jangka Panjang bila Blok Mahakam Di kelola BUMN, di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Sementara, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Ali Mundakir menegaskan bahwa Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam. Bahkan sebelumnya Pertamina telah mengakuisisi beberapa Blok di luar negeri dan dalam negeri, antara lain Blok West Qurna di Alajazair dan Blok Pangkah milik Hess di Gresik Jawa Timur.

"Dari sisi teknologi kita juga akuisisi BP dalam mempersiapkan teknisk knowledge dalam pengelolaan. Kemudian untuk Sumber Daya Manusia kita punya Institute Teknologi Bandung teknik perminyakan, geofisika, semuanya ada di situ, masak sih diragukan," jelas Ali.

Menurutnya, tidak banyak yang memiliki teknologi perminyakan. Lantaran yang punya teknologi adalah service company yang mampu di beli oleh Pertamina.

"Mengenai pendanaan ini, lapangan sudah berproduksi jadi apa yang kita investasikan hari ini langsung kembali karena ada return dari hasil produksi," ujar dia.

Ali mengatakan, perbankan nasional jadi opportunity yang bagus untuk mendanai Blok Mahakam daripada mendanai kredit konsumtif yang bisa menimbulkan bubble ekonomi. "Artinya jika ada arah kebijakan mendukung kemandirian bangsa semua pasti punya solusi dan semua alasan bisa di cari," pungkas dia.