12 juta pekerja belum tercover Jamsostek

Jum'at, 06 Desember 2013 - 15:03 WIB
12 juta pekerja belum...
12 juta pekerja belum tercover Jamsostek
A A A
Sindonews.com - Jumlah pekerja di Indonesia yang belum tercover jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) masih banyak.

Total pekerja yang bekerja di perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dari 26 juta pekerja, yang sudah tercover Jamsostek baru 14 juta pekerja. Artinya, masih ada 12 juta pekerja belum tercover Jamsostek.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indinesia (KSBSI), Mudhofir mnegatakan, pekerja atau buruh perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek di Indonesia masih rendah. "Dari sekitar 26 juta buruh di Indonesia, hanya sekitar 14 juta buruh yang ikut Jamsostek," katany di sela-sela Pembukaan Workshop ASEAN-Japan tentang Skema Pengaturan Jaminan Sosial Melalui Dialog Sosial Tripartit di Yogyakarta, Jumat (6/12/2013).

Padahal, kata dia, pengusaha yang mempekerjakan buruh wajib mengikutsertakan buruhnya menjadi peserta Jamsostek. "Seharusnya wajib bagi perusahaan memberikan Jamsostek bagi pekerjanya," ujar dia.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Apindo, Haryadi Sukamdani mengatakan, sejauh ini kebanyakan pekerja yang ikut Jamsostek dari perusahaan menengah ke atas. Perusahaan yang kecil banyak yang tidak secara aktif mengikutsertakan pekerjanya.

Hal itu terjadi karena kemungkinan besar perusahaan kecil pernah mendaftar ke Jamsostek, tetapi tidak konsisten. "Yang kami khawatirkan dengan peningkatan upah yang besar justru industri padat karya, karyawannya akan di-PHK atau perusahaan tidak sanggup membayar Jamsostek," jelasnya.

Haryadi mengatakan, masih banyaknya pekerja yang tidak ikut Jamsostek karena pengawas yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak melaksanakan fugsinya untuk menegakkan peraturan yang berlaku. "Kami membantu berjuang agar buruh sebagai peserta Jamsostek," katanya.

Dia mengungakapkan, sebentar lagi Jamsostek kesehatan akan beralih ke BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) kesehatan. "Kami berharap penegakan hukumnya betul-betul dilakukan. BPJS punya perangkat untuk meningkatkan kepatuhan," kata dia.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pengamat Minta Rencana...
Pengamat Minta Rencana IPO PT ASDP Persero Dibatalkan
Petani Mendapat Sosialisasi...
Petani Mendapat Sosialisasi Keamanan Seiring Gas JTB Mulai Dialirkan
Pos Indonesia Salurkan...
Pos Indonesia Salurkan Bantuan Uang Sembako Pensiunan PT Pelindo (Persero)
Korupsi PT DI Persero,...
Korupsi PT DI Persero, KPK Dalami RUPS Penentuan Mitra Penjualan
Kenali 11 Jurusan Kuliah...
Kenali 11 Jurusan Kuliah yang Paling Diincar BUMN PT Persero
PT PP (Persero) Tbk...
PT PP (Persero) Tbk Bantu 25.000 Masker Medis untuk Polda Sulut
Berita Terkini
KAI Logistik Kelola...
KAI Logistik Kelola 8,7 Juta Ton Angkutan Barang di Semester I 2026
24 menit yang lalu
Transaksi BI-FAST Capai...
Transaksi BI-FAST Capai 1,53 Miliar di Triwulan II 2026, Nilainya Tembus Rp3.777 Triliun
35 menit yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Integrasikan Penanganan Stunting dan Pemberdayaan UMKM
59 menit yang lalu
Heboh Surat Dinas ke...
Heboh Surat Dinas ke AS dengan Keluarga Bocor, Menteri PU: Saya Nggak Jadi Berangkat
1 jam yang lalu
Pupuk Kaltim Dukung...
Pupuk Kaltim Dukung Pengembangan SDM melalui Olahraga
1 jam yang lalu
Pimpin BGN, Sudaryono...
Pimpin BGN, Sudaryono Lepas Jabatan Wakil Menteri Pertanian
1 jam yang lalu
Infografis
Klasemen Medali SEA...
Klasemen Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved