Pemerintah didesak atasi kelangkaan pupuk

Sindonews.com - Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudhohusodo mendesak pemerintah segera melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk untuk petani menyusul langkanya pupuk memasuki masa tanam.

“Pengawasan harus dilakukan secepatnya oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan para petani di beberapa daerah saat memasuki masa tanam,” kata dia di Jakarta, Selasa (24/12/2013).

Siswono menjelaskan, kelangkaan pupuk telah membuat petani bingung karena musim tanam sudah memasuki hitungan hari. Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

"Apa masalahnya, dimana yang bermasalah, harus diketahui,” ujar dia.

Dari informasi yang diterimanya, para petani mengaku sangat kesulitan mendapatkan pupuk, terutama pupuk urea bersubsidi. Para petani juga mengaku tidak bisa mendapatkan pupuk itu kiso-kios yang selama ini menjual pupuk.

Menurut Siswono, kesulitan yang dialami para petani akan memberi dampak jangka panjang pada kurangnya stok beras. Saat ini, Indonesia bagian barat telah memasuki masa tanam dan masa tanam di sana berkontribusi 60 persen pada produksi nasional.

Karena itu, dia berpendapat, keluhan di beberapa tempat seperti di Lumajang, Kabupaten Malang, Bojonegoro, Jawa Timur dan Kudu di Jawa Tengah harus segera disikapi dengan cepat dan tepat.

“Jangan sampai keluhan mereka dibiarkan dan hanya diberi janji. Jika memang stok pupuk ada, berarti yang bermasalah pada distribusinya. Ini yang perlu segera diambil tindakan tegas,” tutur dia.

Selain mengancam produksi beras nasional, menurut Siswono, kelangkaan pupuk juga akan berimbas pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum secara keseluruhan.

“Kekurangan asupan pupuk terutama urea dan NPK bersubsidi bisa memperlambat produktivitas padi. Jika sudah demikian, padi akan lambat tumbuh, panen terlambat. Pada akhirnya menggangu pendapatan petani,” ujar dia.