ATEI dukung program hilirisasi mineral
ATEI dukung program hilirisasi mineral
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) mendukung program hilirisasi mineral dan mengapresiasi DPR, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dan Kementerian terkait untuk tetap konsisten memberlakukan UU Minerba No 4/2009.
Ketua ATEI yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur mengatakan, jika pemerintah tetap konsisten maka aturan tersebut tidak mudah dipermainkan.
Program hilirisasi minerba dinilai wujud adanya konsistensi pemerintah yang dampaknya dinilai positif bagi pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang.
"Ke depannya akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional Khususnya bagi pertumbuhan industri nasional. Selama ini industri hulu masih terbatas, hilirnya pun tidak sehat dengan bahan baku impor yang selalu menimbulkan persoalan," kata dia dalam rilisnya, Kamis (2/1/2014).
Natsir berharap program hilirisasi itu impact sosial, politik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, tak kurang dari 800 ribu orang tenaga kerja langsung yang terlibat di bisnis mineral, serta mempertimbangkan Kontrak Karya (KK) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurut dia, tenaga kerja di sektor pertambangan yang tidak terlibat langsung sebanyak 3,2 juta orang. Sementara, yang terlebar di bidang hotel, transportasi, bank/leasing kredit mobil, motor, dan alat berat.
"Kerusakan infrastruktur yang sudah dibangun pengusaha, selama empat tahun dan membangunnya kembali juga sangat berat," pungkasnya.
Ketua ATEI yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur mengatakan, jika pemerintah tetap konsisten maka aturan tersebut tidak mudah dipermainkan.
Program hilirisasi minerba dinilai wujud adanya konsistensi pemerintah yang dampaknya dinilai positif bagi pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang.
"Ke depannya akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional Khususnya bagi pertumbuhan industri nasional. Selama ini industri hulu masih terbatas, hilirnya pun tidak sehat dengan bahan baku impor yang selalu menimbulkan persoalan," kata dia dalam rilisnya, Kamis (2/1/2014).
Natsir berharap program hilirisasi itu impact sosial, politik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, tak kurang dari 800 ribu orang tenaga kerja langsung yang terlibat di bisnis mineral, serta mempertimbangkan Kontrak Karya (KK) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurut dia, tenaga kerja di sektor pertambangan yang tidak terlibat langsung sebanyak 3,2 juta orang. Sementara, yang terlebar di bidang hotel, transportasi, bank/leasing kredit mobil, motor, dan alat berat.
"Kerusakan infrastruktur yang sudah dibangun pengusaha, selama empat tahun dan membangunnya kembali juga sangat berat," pungkasnya.
(izz)
Explore More