Anggaran konstruksi Rp431 triliun dikuasai kontraktor besar

Sindonews.com - Pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia belum dinikamati kontraktor kecil di daerah lantaran kucuran alokasi anggaran proyek hingga Rp431 triliun lebih dikuasai kontraktor besar.

Lebih ironisnya lagi, kata Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat BPP Gabungan Pelasana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo, kontraktor besar itu didomimasi oleh kontraktor asing.

Untuk itu, dalam Munas Gapensi yang akan digelar di Bali pada 19 Januari mendatang, diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional para kontraktor agar bisa lebih berperan lagi dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Kita akan terus dorong konsolidasi lebih besar lagi termasuk dengan pihak kementerian terkait, untuk lebih mengangkat lagi kontraktor kita," tegasnya di sela penanaman pohon dalam rangka Ultah ke-51 dan Munas Gapensi di Kampus Universitas Udayana, Bali, Minggu (5/1/2014).

Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah telah memberi iklim kondusif bagi kontraktor lewat program MP3EI yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Hanya saja, program itu dinilai belum terkonsolidasi secara baik di lapangan atau tingkat bawah.

Selain itu, iklim investasi dan bisnis yang kian kondusif telah menarik banyak investor asing karena memandang Indonesia sebagai pasar potensial dan menjanjikan terlebih bidang infrastruktur.

Soeharsojo menyebutkan, pada 2013 pemerintah telah mengalokasikan anggaran konstruksi mencapai Rp431 triliun di mana 85 persennnya dikuasai oleh kontraktor besar dan menengah.

"Sekira 85 persen yang menguasai berbagai proyek infrastruktur adalah kontraktor besar dan menengah, sisanya 15 persen kontraktor kecil hanya gigit jari," tuturnya didampingi Ketua BPD Gapensi Bali, Wayan Adnyana.

Saat ini, data di Gapensi, terdapat sekira 186 ribu kontraktor di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya satu persen saja yang masuk kategori kontraktor besar, sedangkan 9 persen lainnya kategori menengah.

Gapensi terus berupaya meningkatkan daya saing kontraktor kecil yang banyak tersebar di daerah di mana mereka memiliki keterbatasan seperti minimnya SDM, permodalan dan peralatan.

Dalam kaitan itu pula, pihaknya berharap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke depan bisa memberi perhatian lebih besar kapada bidang konstruksi.

Demikian juga, koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian mengingat Gapensi banyak bersinggungan misalnya dalam hal penyediaan bahan bangunan hingga galian C, pasir batu dan lainnya yang masuk dan berkaitan dengan bidang dua kementerian itu.