Kongres AS gagal sepakati pendanaan IMF

Selasa, 14 Januari 2014 - 11:30 WIB
Kongres AS gagal sepakati...
Kongres AS gagal sepakati pendanaan IMF
A A A
Sindonews.com - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) gagal menyepakati upaya pemberian pendanaan untuk Dana Moneter Internasional (IMF). Hal ini dipandang pemerintah sebagai kemunduran reformasi bersejarah di lembaga keuangan global untuk memberikan lebih banyak kekuatan di negara yang mengalami krisis.

Dilansir dari Reuters, Selasa (14/1/2014), berdasarkan kesimpulan Partai Republik, RUU mengusulkan anggaran belanja pemerintah federal sebesar USD1 triliun, tidak termasuk dana untuk IMF.

Selama hampir setahun, pemerintahan Presiden Barack Obama telah mendorong kongres untuk menyetujui beberapa perubahan dana krisis IMF sebesar USD63 miliar ke rekening umum dalam rangka mempertahankan kekuasaan Washington di lembaga pemberi pinjaman global tersebut.

Kongres harus menandatangani pendanaan IMF untuk menyelesaikan reformasi 2010 yang akan membuat China anggota ketiga terbesar IMF mengurangi dominasi Eropa Barat. Perubahan juga akan memberikan suara yang lebih besar ke negara-negara, seperti Brasil dan India yang mencerminkan bobot ekonomi mereka tumbuh.

Reformasi hak suara, yang dikenal sebagai kuota tidak dapat berlanjut tanpa Amerika Serikat, yang mengendalikan suara utama IMF.

Setelah menunda permintaan pada 2012 karena pemilihan presiden AS, Departemen Keuangan telah berupaya memasukkan ketentuan menjadi tagihan sejak Maret lalu. Namun, permintaan pemerintah ditanggapi skeptis oleh Partai Republik, yang mereka lihat sama saja dengan menyetujui dana baru dalam lingkungan anggaran ketat.

Departemen Keuangan AS secara konsisten membela keselamatan kontribusi mereka di IMF dan berpendapat dana negara untuk pemberi pinjaman akan membantu mengamankan kepentingan bisnis AS dengan mendorong kekuatannya bermain di luar negeri.

"Kami kecewa kongres gagal memasukkan kuota dan reformasi pemerintahan 2010 dalam undang-undang saat ini. Amerika Serikat tetap berkomitmen menerapkan kuota 2010 dan reformasi pemerintahan, serta memeriksa opsi untuk melakukannya sesegera mungkin," ujar juru bicara Depertamen Keuangan.
(dmd)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.9436 seconds (0.1#10.140)