Kongres AS gagal sepakati pendanaan IMF

Selasa, 14 Januari 2014 - 11:30 WIB
Kongres AS gagal sepakati...
Kongres AS gagal sepakati pendanaan IMF
A A A
Sindonews.com - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) gagal menyepakati upaya pemberian pendanaan untuk Dana Moneter Internasional (IMF). Hal ini dipandang pemerintah sebagai kemunduran reformasi bersejarah di lembaga keuangan global untuk memberikan lebih banyak kekuatan di negara yang mengalami krisis.

Dilansir dari Reuters, Selasa (14/1/2014), berdasarkan kesimpulan Partai Republik, RUU mengusulkan anggaran belanja pemerintah federal sebesar USD1 triliun, tidak termasuk dana untuk IMF.

Selama hampir setahun, pemerintahan Presiden Barack Obama telah mendorong kongres untuk menyetujui beberapa perubahan dana krisis IMF sebesar USD63 miliar ke rekening umum dalam rangka mempertahankan kekuasaan Washington di lembaga pemberi pinjaman global tersebut.

Kongres harus menandatangani pendanaan IMF untuk menyelesaikan reformasi 2010 yang akan membuat China anggota ketiga terbesar IMF mengurangi dominasi Eropa Barat. Perubahan juga akan memberikan suara yang lebih besar ke negara-negara, seperti Brasil dan India yang mencerminkan bobot ekonomi mereka tumbuh.

Reformasi hak suara, yang dikenal sebagai kuota tidak dapat berlanjut tanpa Amerika Serikat, yang mengendalikan suara utama IMF.

Setelah menunda permintaan pada 2012 karena pemilihan presiden AS, Departemen Keuangan telah berupaya memasukkan ketentuan menjadi tagihan sejak Maret lalu. Namun, permintaan pemerintah ditanggapi skeptis oleh Partai Republik, yang mereka lihat sama saja dengan menyetujui dana baru dalam lingkungan anggaran ketat.

Departemen Keuangan AS secara konsisten membela keselamatan kontribusi mereka di IMF dan berpendapat dana negara untuk pemberi pinjaman akan membantu mengamankan kepentingan bisnis AS dengan mendorong kekuatannya bermain di luar negeri.

"Kami kecewa kongres gagal memasukkan kuota dan reformasi pemerintahan 2010 dalam undang-undang saat ini. Amerika Serikat tetap berkomitmen menerapkan kuota 2010 dan reformasi pemerintahan, serta memeriksa opsi untuk melakukannya sesegera mungkin," ujar juru bicara Depertamen Keuangan.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Amerika Serikat Darurat...
Amerika Serikat Darurat Ekonomi, Berdampak ke Indonesia?
Ekonomi China Mungkin...
Ekonomi China Mungkin Tidak Akan Pernah Melampaui Ekonomi Amerika
Bantuan Ekonomi Amerika...
Bantuan Ekonomi Amerika untuk Greenland Berbuntut Panjang
Konspirasi Yahudi: Kisah...
Konspirasi Yahudi: Kisah Rothschild Mengacaukan Ekonomi Amerika
Didesak Situasi Ekonomi...
Didesak Situasi Ekonomi Amerika, Rupiah Akan Bergerak Sempit
3 Sinyal Ekonomi Amerika...
3 Sinyal Ekonomi Amerika Serikat di Ambang Resesi
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
3 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
3 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
3 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
4 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
4 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
5 jam yang lalu
Infografis
Bagher Ghalibaf, Negosiator...
Bagher Ghalibaf, Negosiator Iran dan Tangan Kanan Mojtaba yang Mampu Tundukkan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved