BPK kini dapat akses langsung keuangan BUMN
Jum'at, 17 Januari 2014 - 10:26 WIB
BPK kini dapat akses langsung keuangan BUMN
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menerima kedatangan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo di kantornya, Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/1/2014).
Pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di seluruh perusahaan BUMN.
Dengan kerja sama ini, Dahlan mengatakan, BPK dapat langsung melakukan audit dari sistem komputer perusahaan-perusahaan BUMN. Hal ini mencerminkan transparansi serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di BUMN.
"Ini satu tahap kita lebih maju, sehingga kalau ada masalah keuangan tidak akan ada kesulitan bagi manajemen kalau menajemen tidak menyembunyikan apa-apa," ujar Dahlan.
Hal ini pernah dilakukan Dahlan saat dia menjadi Direktur Utama PLN, di mana saat itu Hadi juga meminta Dahlan agar PLN melakukan hal serupa untuk keterbukaan keuangan.
"BPK itu sudah lebih dari dua tahun bisa langsung mengakses komputer keuangan PLN," lanjut Dahlan.
Hal yang paling penting, Dahlan menambahkan, MoU ini akan mengurangi potensi korupsi dan juga gratifikasi yang ada di perusahaan pelat merah dan Kementerian BUMN.
"Ini supaya tidak ada keterlibatan dalam hal korupsi. Tentunya hal ini merupakan langkah maju kita," tandas dia.
Sementara itu, Hadi mengatakan bahwa langah yang diambil Dahlan merupakan contoh dari niat BUMN untuk berbenah dan patut dicontoh instansi lainnya.
"Ini adalah contoh bahwa para pengelola dan penanggung jawab negara dapat melakukan hal serupa untuk mewujudkan keterbukaan," tandas Hadi.
Pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di seluruh perusahaan BUMN.
Dengan kerja sama ini, Dahlan mengatakan, BPK dapat langsung melakukan audit dari sistem komputer perusahaan-perusahaan BUMN. Hal ini mencerminkan transparansi serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di BUMN.
"Ini satu tahap kita lebih maju, sehingga kalau ada masalah keuangan tidak akan ada kesulitan bagi manajemen kalau menajemen tidak menyembunyikan apa-apa," ujar Dahlan.
Hal ini pernah dilakukan Dahlan saat dia menjadi Direktur Utama PLN, di mana saat itu Hadi juga meminta Dahlan agar PLN melakukan hal serupa untuk keterbukaan keuangan.
"BPK itu sudah lebih dari dua tahun bisa langsung mengakses komputer keuangan PLN," lanjut Dahlan.
Hal yang paling penting, Dahlan menambahkan, MoU ini akan mengurangi potensi korupsi dan juga gratifikasi yang ada di perusahaan pelat merah dan Kementerian BUMN.
"Ini supaya tidak ada keterlibatan dalam hal korupsi. Tentunya hal ini merupakan langkah maju kita," tandas dia.
Sementara itu, Hadi mengatakan bahwa langah yang diambil Dahlan merupakan contoh dari niat BUMN untuk berbenah dan patut dicontoh instansi lainnya.
"Ini adalah contoh bahwa para pengelola dan penanggung jawab negara dapat melakukan hal serupa untuk mewujudkan keterbukaan," tandas Hadi.
(rna)
Lihat Juga :
