Kadin DKI: Banjir ganggu iklim investasi

Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menyatakan bahwa banjir yang melanda DKI Jakarta selain menimbulkan kerugian triliunan rupiah, juga mengganggu iklim investasi lantaran aktivitas bisnis terganggu.

"Diharapkan banjir tahun ini tidak separah tahun lalu dan diharapkan setiap tahun dampaknya akan semakin menurun karena akan mengganggu iklim investasi kota Jakarta" kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Senin (20/1/2014).

Karena itu, dia mengharapkan, kerja sama dari masyarakat guna mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi masalah banjir yang hampir rutin melanda setiap tahunnya.

"Peran masyarakat sangat dibutuhkan dengan kesadaran untuk tidak membuang sampah di kali karena akan mempercepat penyumbatan. Pemprov DKI Jakarta pun agar memperbanyak pengadaan tong sampah di berbagai pojok Ibu Kota untuk lebih menarik kesadaran masyaakat membuang sampah pada tempatnya," tutur dia.

Pentingnya penanggulangan banjir, menurut Sarman, mengingat Jakarta sebagai salah satu jantung aktivitas pemerintahan dan perekonomian Tanah Air. Pasalnya, banjir yang melumpuhkan aktivitas Jakarta dapat mengakibatkan kerugian dengan nilai nominal tidak sedikit.

"Tahun lalu, banjir sempat menggenangi jantung Ibu Kota, seperti Bundaran HI (Hotel Indonesia), jalan Thamrin dan Sudirman sebagai pusat perkantoran elit Ibu Kota, Rasuna Said, bahkan memasuki Istana Negara dan kantor Gubernur DKI Jakarta yang mengakibatkan hampir lumpuhnya aktivitas ekonomi dan kerugian yang mencapai Rp20 triliun," papar dia.

Dia menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasiupaya dan kerja keras yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir, seperti perawatan drainase, pengerukan kali, penertiban penampungan air, seperti waduk Pluit dan Riario serta perluasan ruang hijau.

"Kita sangat apresiasi langkah Pemprov mengantisipasi banjir menggunakan sistem modifikasi cuaca dengan mencegah pembentukan awan dan memindahkan turunnya hujan di luar wilayah rawan banjir atau diarahkan ke laut," kata dia.

Dengan biaya sekitar Rp20 miliar, bahkan lebih tidak akan mengganggu keuangan Pemprov. Pasalnya, APBD DKI Jakarta tahun 2014 mencapai Rp77 triliun, sehingga biaya Rp20 miliar sangat terjangkau.

Kerja sama Pemerintah DKI Jakarta dengan BPPT maupun BPNP untuk melakukan modifikasi cuaca diharapkan dapat dilakukan secara permanen, sehingga setiap tahun dapat diantisipasi.

Karena, Sarman menilai, jika dibandingkan dengan jumlah kerugian yang dialami seperti kerusakan infrastruktur jalan raya, rumah tinggal, sarana pendidikan dan kerugian ekonomi serta sosial lainnya, maka dengan melaksanakan modifikasi cuaca sangatlah membantu walaupun perkiraaan hannya sekitar 30 persen dari curah hujan yang mampu dipindahkan.

Karena itu, dia meminta Pemprov DKI agar mempercepat langkah- langkah antisipatif menghadapi banjir yang akan datang setiap tahun. Apalagi dengan cuaca ekstrim akhir-akhir ini yang kadang bisa meleset dari perkiraan karena banjir besar yang melanda Jakarta bukan lagi lima tahunan, namun sudah menjadi tahunan yang selalu mengancam aktivitas ekonomi dan masyarakat.