Rumput laut kurang diserap industri nasional
Rabu, 05 Maret 2014 - 13:04 WIB
Rumput laut kurang diserap industri nasional
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis mengatakan, penyerapan rumput laut oleh industri nasional saat ini baru sekitar 30 persen dari produktivitas.
Sementara, ekspor rumput laut yang belum diolah masih banyak dibutuhkan pihak luar meski dengan harga pasaran internasional yang cukup tinggi. Sampai Oktober 2013, ekspor bahan baku dan olahan rumput laut Indonesia mencapai 147.052 ton senilai USD132,48 juta.
"Industri dalam negeri terkadang mengeluh dengan tingginya harga tapi kualitas bahan baku yang menurun. Sehingga sulit bersaing dengan para pelaku ekspor. Karena itu, pasar dalam negeri untuk hasil olahan rumput laut perlu dibangun terlebih dahulu agar tidak bersaing ketat dengan produk luar negeri atau masuk ke pasar yang sudah penuh," kata dia dalam rilisnya, Rabu (5/3/2014).
Menurutnya, agar berdaya saing industri rumput laut perlu memiliki kejelasan sistem, mulai dari pembudidayaan, distribusi, sistem logistik hingga perizinan industri.
"Kami meminta pada pemerintah supaya dibuatkan roadmap atau blue print yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan, agar regulasi dan strateginya tepat dan membuat industri berdaya saing," jelasnya.
Safari mengungkapkan, saat ini perizinan bagi industri pengolahan rumput laut yang beroperasi cenderung disulitkan, karena harus memiliki 14 macam surat izin yang dikeluarkan antar kementerian/lembaga yang berbeda-beda. Sehingga menyebabkan biaya tinggi dan tidak efisien.
Pemerintah, kata dia, perlu memikirkan bagaimana agar pelaku usaha baik nasional maupun internasional tertarik untuk berinvestasi dan membangun industri.
Selain itu, proyek dan bantuan-bantuan peralatan dari pemerintah dalam industri pengolahan rumput laut jalan ditempat. Karena perencanaannya tidak matang, tidak ekonomis dan tidak ada akses pasar.
"Kita harapkan pemerintah bisa lebih bijaksana mengambil langkah-langkah tepat. Jangan hanya menyerukan industrialisasi, tapi roadmap dan petunjuk pelaksanaannya tidak jelas," pungkas Safari.
Sementara, ekspor rumput laut yang belum diolah masih banyak dibutuhkan pihak luar meski dengan harga pasaran internasional yang cukup tinggi. Sampai Oktober 2013, ekspor bahan baku dan olahan rumput laut Indonesia mencapai 147.052 ton senilai USD132,48 juta.
"Industri dalam negeri terkadang mengeluh dengan tingginya harga tapi kualitas bahan baku yang menurun. Sehingga sulit bersaing dengan para pelaku ekspor. Karena itu, pasar dalam negeri untuk hasil olahan rumput laut perlu dibangun terlebih dahulu agar tidak bersaing ketat dengan produk luar negeri atau masuk ke pasar yang sudah penuh," kata dia dalam rilisnya, Rabu (5/3/2014).
Menurutnya, agar berdaya saing industri rumput laut perlu memiliki kejelasan sistem, mulai dari pembudidayaan, distribusi, sistem logistik hingga perizinan industri.
"Kami meminta pada pemerintah supaya dibuatkan roadmap atau blue print yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan, agar regulasi dan strateginya tepat dan membuat industri berdaya saing," jelasnya.
Safari mengungkapkan, saat ini perizinan bagi industri pengolahan rumput laut yang beroperasi cenderung disulitkan, karena harus memiliki 14 macam surat izin yang dikeluarkan antar kementerian/lembaga yang berbeda-beda. Sehingga menyebabkan biaya tinggi dan tidak efisien.
Pemerintah, kata dia, perlu memikirkan bagaimana agar pelaku usaha baik nasional maupun internasional tertarik untuk berinvestasi dan membangun industri.
Selain itu, proyek dan bantuan-bantuan peralatan dari pemerintah dalam industri pengolahan rumput laut jalan ditempat. Karena perencanaannya tidak matang, tidak ekonomis dan tidak ada akses pasar.
"Kita harapkan pemerintah bisa lebih bijaksana mengambil langkah-langkah tepat. Jangan hanya menyerukan industrialisasi, tapi roadmap dan petunjuk pelaksanaannya tidak jelas," pungkas Safari.
(izz)
Lihat Juga :
