Industri petrokimia minta jaminan pasokan gas

Sindonews.com - Sekjen The Indonesia Olefin and Plastic Industry Association (Inaplas) Fajar Budiono berharap pemerintah dan Pertamina menjamin pasokan gas kepada industri hulu, khususnya petrokimia.

"Kalau tahun ini pasokan gas tidak dijaga, dapat mengganggu produksi industri petrokimia. Sebab, gas merupakan sumber energi utama kami," kata Fajar di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Konsistensi pasokan gas ini akan sangat membantu industri hulu yang saat ini tengah mengalami tekanan sebagai akibat fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan upah pekerja.

Fajar mengatakan, secara prosentase gas di industri petrokimia mencapai 15 persen dalam proses produksi sehingga memegang peranan sangat penting.

Fajar mengatakan, saat ini pasokan gas ke industri petrokimia sebesar 60 persen. Sementara, Pertamina sendiri baru mampu memenuhi 30 persen, sedangkan sisanya dari impor.

Kesulitan pasokan gas serupa juga dialami industri baja. Menurut Direktur Eksekutif the Indonesia Steel and Iron Industry Association (IISIA) Hidayat Trisepoetro yang mengatakan, kondisi demikian dipengaruhi iklim ekonomi dunia yang belum pulih sepenuhnya.

Sebelumnya industri juga harus menyesuaikan pengeluarannya terkait dengan kebijakan pemerintah menaikan upah minimum kabupaten/kota belum lama ini.

Hidayat mengatakan, asosiasi sampai saat ini belum berani memprediksikan kapan ekonomi dunia dapat pulih (recovery) karena erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil negara-negara maju.

Menurut dia, dengan kondisi demikian seharusnya ada dukungan pemerintah agar industri dapat bertahan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.

Dukungan yang diberikan di antaranya melalui penataan pasar dengan regulasi yang lebih baik lagi, harmonisasi dari hulu ke hilir, serta jaminan kepastian pasokan bahan baku.

Terkait dukungan pemerintah, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, merupakan hal yang tepat di tengah-tengah kondisi ekonomi saat ini.

Banyak faktor di luar kemampuan industri seperti terkait fluktuasi nilai tukar, kenaikan tarif listrik, harga bahan baku termasuk gas, serta pemberlakuan upah minimum baru yang dapat meningkatkan biaya produksi industri.

Jika pemerintah tidak memperhatikan kesulitan industri, kata Sofjan, sudah dipastikan akan banyak perusahaan yang berhenti operasi.