Muliaman ingin OJK dekat dengan masyarakat
Kamis, 20 Maret 2014 - 12:48 WIB
Muliaman ingin OJK dekat dengan masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad menginginkan OJK mampu menjadi industri keuangan yang bersifat inklusif. Hal ini agar akses masyarakat ke perbankan dapat terbuka.
Selama ini, dia menganggap akses masyarakat ke perbankan masih sangat minim. Salah satu faktor adalah adanya agunan yang diterapkan oleh bank. "Ada yang pernah ngomong ke saya gimana akses mau mudah kalau bank mensyarakatkan agunan. Ini artinya agunan menutup akses," katanya dalam seminar nasional di Hotel Crowne Plaza, Semarang, Kamis (20/3/2014).
Karena itu, OJK memiliki program prioritas terkait hal tersebut. Nantinya OJK akan berkomunikasi secara dekat kepada kepala daerah tingkat I, tingkat II untuk mencari model bisnis yang tepat di daerah tersebut.
"Kami sedang mencari bisnis model seperti apa, agar akses keuangan masyarakat terbuka. Tapi bukan kredit tanpa angsuran juga, karena itu tidak mendidik. Tapi kita cari yang mendidik dan mencerdaskan," jelasnya.
Dia pun memberi contoh apa yang dilakukan Bupati di Provinsi Sumatera Barat. Muliaman menceritakan, Bupati tersebut memiliki program sertifikasi di daerahnya. Uniknya, yang disertifikasi Bupati tersebut adalah segala harta benda yang dimiliki warganya.
"Kalau punya kerbau keluarkan sertifikasi kerbau. Kalau punya televisi, sertifikasi televisi," jelasnya.
Dia merasa kagum lantara sertifikat tersebut dapat digunakan dan berlaku di lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat. Menurutnya, edukasi masyarakat sangatlah penting. Edukasi ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari penipuan. Mengingat banyaknya investasi bodong yang selalu ditawarkan ke masyarakat.
"Biasanya ditipu investasi bodong. Ini kasihan masyarakat. Masyarakat hanya mengacu iming-iming. Mereka diiming-imingi return 30 persen kemudian ikut program. Lalu uangnya dibawa kabur. Sehingga edukasi keuangan jadi penting," pungkas Muliaman.
Selama ini, dia menganggap akses masyarakat ke perbankan masih sangat minim. Salah satu faktor adalah adanya agunan yang diterapkan oleh bank. "Ada yang pernah ngomong ke saya gimana akses mau mudah kalau bank mensyarakatkan agunan. Ini artinya agunan menutup akses," katanya dalam seminar nasional di Hotel Crowne Plaza, Semarang, Kamis (20/3/2014).
Karena itu, OJK memiliki program prioritas terkait hal tersebut. Nantinya OJK akan berkomunikasi secara dekat kepada kepala daerah tingkat I, tingkat II untuk mencari model bisnis yang tepat di daerah tersebut.
"Kami sedang mencari bisnis model seperti apa, agar akses keuangan masyarakat terbuka. Tapi bukan kredit tanpa angsuran juga, karena itu tidak mendidik. Tapi kita cari yang mendidik dan mencerdaskan," jelasnya.
Dia pun memberi contoh apa yang dilakukan Bupati di Provinsi Sumatera Barat. Muliaman menceritakan, Bupati tersebut memiliki program sertifikasi di daerahnya. Uniknya, yang disertifikasi Bupati tersebut adalah segala harta benda yang dimiliki warganya.
"Kalau punya kerbau keluarkan sertifikasi kerbau. Kalau punya televisi, sertifikasi televisi," jelasnya.
Dia merasa kagum lantara sertifikat tersebut dapat digunakan dan berlaku di lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat. Menurutnya, edukasi masyarakat sangatlah penting. Edukasi ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari penipuan. Mengingat banyaknya investasi bodong yang selalu ditawarkan ke masyarakat.
"Biasanya ditipu investasi bodong. Ini kasihan masyarakat. Masyarakat hanya mengacu iming-iming. Mereka diiming-imingi return 30 persen kemudian ikut program. Lalu uangnya dibawa kabur. Sehingga edukasi keuangan jadi penting," pungkas Muliaman.
(izz)
