REI dukung rencana pemerintah akomodir sektor informal

Sindonews.com - Rencana pemerintah yang akan membuka keran bagi pekerja informal untuk mendapatkan kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), disambut baik kalangan pengembang.

Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jateng Bidang Rumah Sederhana, Andi Kurniawan mengatakan, selama ini sektor informal masih kesulitan untuk bisa mendapatkan kemudahan KPR.

Hal ini dikarekan sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual asongan, pedagang pasar, dirasa belum bankable. Sehingga bank belum berani memberikan jaminan kredit.

"Rencana tersebut memang masih digodok, tetapi kami dari REI terutama pengembang perumahan sederhana, menyambut baik rencana itu," kata Andi di sela-sela penutupan REI Expo III, Selasa (22/4/2014).

Menurutnya, di Jateng pangsa pasar untuk sektor informal sangat terbuka lebar, karena jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal dan belum memiliki hunian yang layak masih cukup banyak.

Dia mengungkapkan, sektor informal sebenarnya sangat membutuhkan hunian. Di mana, hunian yang dibutuhkan adalah tempat tinggal yang layak. Sedangkan untuk masalah lokasi tidak menjadi permasalahan.

Karena, pada prinsipnya yang penting adalah mereka yang sebelumnya kesulitan untuk mendapatkan akses KPR, bisa dipermudah melalui program pemerintah tersebut. Program ini akan sangat membantu bagi mereka yang belum bisa memiliki hunia yang layak.

Selama ini, kata dia, program FLPP meski terbuka, tetapi persyaratannya hanya dapat dipenuhi masyarkat yang memiliki pendapatan tetap atau bekerja di sektor formal. "Padahal jumlah yang berpenghasilan rendah, sekitar 70 persennya tidak memiliki penghasilan bulanan tetap layaknya pegawai," katanya.

Sementara, terkait dengan REI Expo III yang digelar selama dua pekan di Mal Ciputra Semarang hanya mampu membukukan 52 unit rumah. Jumlah tersebut jauh dari yang diharapkan.

Wakil Ketua DPD REI Jateng Bidang Promosi, Publikasi, Pameran dan Humas Dibya K Hidayat mengatakan, dari 52 unit rumah yang terjual tersebut, 80 persen merupakan rumah sektor menengah dengan rentang harga antara Rp200 juta sampai Rp600 juta. Sisanya rumah-rumah mewah dengan harga di atasnya.

Dia mengatakan, pada tiga bulan awal ini penjualan rumah mengalami penurunan mencapai 25 persen. Penurunan tersebut disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya bunga KPR yang tinggi, serta tahun Pemilu yang diwarnai politik. Selain itu, kebijakan uang muka minimal 30 persen juga disebutnya sebagai salah satu faktor yang memengaruhi penurunan penjualan rumah.

Dia mengaku, jika program pemerintah memberikan kemudahan bagi Sektor informal untuk mendapatkan kemudahan akses KPR akan semakin menggeliatkan penjualan properti di Jateng.