Kemendag berharap ada banyak lembaga sertifikasi halal

Sindonews.com - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus merampungkan Undang Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Pembahasan ini belum menemukan titik temu nyata sehingga masih belum bisa diputuskan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Nus Nuzulia Ishak berharap, semoga aturan ini bisa cepat diselesaikan dengan pembahasan yang konsisten. Dengan adanya aturan baru ini, lembaga sertifikasi halal di Indonesia bisa banyak dan tidak hanya fokus pada Majelis Ulama islam (MUI).

"Menurut saya JPH akan memberikan perlakuan sama lembaga sertifikasi, jadi tidak hanya MUI. Bisnis lembaga sertifikasi halal akan banyak," ucap Nus di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Menurut Nus, lembaga sertifikasi harus banyak dengan tanggung jawab langsung ke Presiden RI. Hal ini akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan label halal untuk produknya.

"Akan ada suatu lembaga di bawah presiden langsung under guidance atau aturan dari Kementerian Agama. Lagi dibahas terus dan ini memang cukup lama," lanjutnya.

Nus menyarankan pemerintah dan DPR segera memutuskan UU JPH agar lembaga sertifikasi halal yang baru bermunculan. "Kalau MUI lembaga sertifikasi hanya satu. Tapi dengan ini akan banyak lembaga sertifikasi lagi memudahkan pelaku usaha," tutupnya.