SBY minta jajarannya siapkan RAPBN 2015

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran pemerintahan untuk menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 dengan tepat.

Hal tersebut agar dapat diterima presiden dan pemerintah baru. RAPBN dan RKP itu, secara khusus akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2015. SBY menegaskan, RAPBN 2015 yang melaksanakan adalah presiden dan pemerintahan mendatang.

"Insya Allah nanti kalau sudah diketahui presiden terpilih, saya akan menyampaikan hasil rencana ini untuk 2015, agar diketahui dan manakala nantinya diperlukan perubahan dan penyesuaian rancangan ini telah dapat dipelajari dan diketahui lebih awal," kata SBY saat memberikan pengantar pada sidang kabinet Paripurna Diperluas seperti dikutip dari situs Setkab, Selasa (29/4/2014).

Seperti yang selama ini telah berlangsung, lanjut SBY, lima dan sepuluh tahun ini semua akan dituangkan dalam RAPBN dan RKP 2015, berupa asumsi, rumusan yang dapat dilakukan presiden baru.

Dalam kesempatan itu, SBY yang didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengingatkan semua pihak untuk menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) dalam enam bulan terakhir ini.

"Insya Allah besok akan saya sampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) potret atau perjalanan lima tahun terakhir apa yang sudah kita capai dan belum kita capai," katanya.

SBY mengakui, di antara para peserta Sidang Kabinet Diperluas itu banyak sekali yang masih akan bertugas setelah 20 Oktober, nanti terutama para gubernur dan wakil gubernur.

"Kalau kabinet saya enggak tahu, mungkin ada yang akan berlanjut pada kabinet mendatang, atau ada yang ingin pensiun bersama saya. Tetapi yang dari BUMN, KEN, KIN masih akan bertugas, saya berharap yang di ruang ini akan memiliki masa depan yang lebih baik," tutur dia.

Sidang Kabinet Diperluas ini diikuti oleh Wapres Boediono, para menteri KIB II, anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Komite Inovasi Nasional (KIN), para Gubernur, dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).