Mendag: RI perlu hati-hati sikapi pembahasan FTAAP
Sabtu, 17 Mei 2014 - 13:28 WIB
Mendag: RI perlu hati-hati sikapi pembahasan FTAAP
A
A
A
Sindonews.com - Dalam pertemuan dua hari Asia Pasific Economic Coorporation (APEC) di Tiongkok pada 17-18 Mei 2014, selain dibahas dinamika ekonomi regional dan global, juga dibahas visi pembentukan Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP).
Gagasan ini kali pertama dicetuskan oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) pada tahun 2006. Namun karena banyaknya perbedaan pandangan terutama dalam kaitannya dengan pencapaian Bogor Goals 2010/2020, gagasan ini belum menjadi perhatian khusus APEC.
“Indonesia perlu menyikapi pembahasan mengenai FTAAP ini secara hati-hati. Perundingan Trans-Pacific Partnership dan Regional Comprehensive Economic Partnership dianggap sebagai basis menuju terwujudnya FTAAP," kata Menteri Perdagangan (Mendag) RI Muhammad Lutfi dalam rilisnya, Sabtu (17/5/2014).
Kendati demikian, menurut dia, APEC tidak dapat serta-merta menggabungkan kedua inisiatif regional ini menjadi sebuah FTAAP karena keduanya berbeda, baik dalam hal ambisi maupun isu yang dicakup.
"Kita juga perlu memikirkan peran APEC ke depan yang tentunya harus tetap bersifat sukarela dan berpegang pada prinsip kerja sama, bukan sebuah forum yang mengikat secara hukum,” ujar dia.
Sementara pertemuan APEC yang dihadiri para menteri perdagangan juga membahas tentang paradigma baru perdagangan dunia. Pertemuan tahunan ini membahas mengenai paradigma baru perdagangan dunia yang dikenal sebagai Global Value Chain (GVC).
Anggota APEC sependapat bahwa perubahan pola perdagangan dunia ini perlu disikapi dengan meningkatkan fasilitasi perdagangan termasuk mengembangkan sektor-sektor jasa yang berperan sebagai pelumas bagi kegiatan sektor-sektor lainnya.
Dia menuturkan, ekonomi berkembang seperti Indonesia berkeinginan agar GVC ini bukan justru mengunci sebuah negara pada satu mata rantai, misalnya berfokus hanya sebagai produsen bahan mentah.
"Kita ingin mendapatkan nilai tambah bagi produk yang kita hasilkan dan karenanya Indonesia menekankan bahwa untuk mendukung GVC tidak cukup hanya dengan liberalisasi tetapi lebih penting dari itu adalah meningkatkan kapasitas ekonomi berkembang untuk menaiki mata rantai nilai,” tutur dia.
Pertemuan ini juga mencatat kesepakatan para anggota untuk menugaskan Policy Support Unit (PSU) melakukan kajian mendalam atas 144 produk yang dinominasikan oleh 11 Ekonomi APEC di bawah prakarsa Indonesia untuk mempromosikan produk-produk yang berkontribusi kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Sementara APEC dianggap berhasil untuk mendorong pembukaan pasar para anggotanya secara unilateral, masih ada sekitar satu miliar penduduk APEC yang hidup di pedesaan dan sebagian besar di antaranya belum mendapatkan manfaat langsung dari kerja sama APEC ini.
Melalui prakarsa yang diusung Indonesia tahun lalu dan didukung oleh Tiongkok, Malaysia dan PNG sebagai co-sponsor, diharapkan agar PSU dapat menelurkan rekomendasi untuk mendorong perdagangan dan investasi pada sejumlah produk agar rakyat di pedesaan memperoleh pendapatan yang lebih layak.
Gagasan ini kali pertama dicetuskan oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) pada tahun 2006. Namun karena banyaknya perbedaan pandangan terutama dalam kaitannya dengan pencapaian Bogor Goals 2010/2020, gagasan ini belum menjadi perhatian khusus APEC.
“Indonesia perlu menyikapi pembahasan mengenai FTAAP ini secara hati-hati. Perundingan Trans-Pacific Partnership dan Regional Comprehensive Economic Partnership dianggap sebagai basis menuju terwujudnya FTAAP," kata Menteri Perdagangan (Mendag) RI Muhammad Lutfi dalam rilisnya, Sabtu (17/5/2014).
Kendati demikian, menurut dia, APEC tidak dapat serta-merta menggabungkan kedua inisiatif regional ini menjadi sebuah FTAAP karena keduanya berbeda, baik dalam hal ambisi maupun isu yang dicakup.
"Kita juga perlu memikirkan peran APEC ke depan yang tentunya harus tetap bersifat sukarela dan berpegang pada prinsip kerja sama, bukan sebuah forum yang mengikat secara hukum,” ujar dia.
Sementara pertemuan APEC yang dihadiri para menteri perdagangan juga membahas tentang paradigma baru perdagangan dunia. Pertemuan tahunan ini membahas mengenai paradigma baru perdagangan dunia yang dikenal sebagai Global Value Chain (GVC).
Anggota APEC sependapat bahwa perubahan pola perdagangan dunia ini perlu disikapi dengan meningkatkan fasilitasi perdagangan termasuk mengembangkan sektor-sektor jasa yang berperan sebagai pelumas bagi kegiatan sektor-sektor lainnya.
Dia menuturkan, ekonomi berkembang seperti Indonesia berkeinginan agar GVC ini bukan justru mengunci sebuah negara pada satu mata rantai, misalnya berfokus hanya sebagai produsen bahan mentah.
"Kita ingin mendapatkan nilai tambah bagi produk yang kita hasilkan dan karenanya Indonesia menekankan bahwa untuk mendukung GVC tidak cukup hanya dengan liberalisasi tetapi lebih penting dari itu adalah meningkatkan kapasitas ekonomi berkembang untuk menaiki mata rantai nilai,” tutur dia.
Pertemuan ini juga mencatat kesepakatan para anggota untuk menugaskan Policy Support Unit (PSU) melakukan kajian mendalam atas 144 produk yang dinominasikan oleh 11 Ekonomi APEC di bawah prakarsa Indonesia untuk mempromosikan produk-produk yang berkontribusi kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Sementara APEC dianggap berhasil untuk mendorong pembukaan pasar para anggotanya secara unilateral, masih ada sekitar satu miliar penduduk APEC yang hidup di pedesaan dan sebagian besar di antaranya belum mendapatkan manfaat langsung dari kerja sama APEC ini.
Melalui prakarsa yang diusung Indonesia tahun lalu dan didukung oleh Tiongkok, Malaysia dan PNG sebagai co-sponsor, diharapkan agar PSU dapat menelurkan rekomendasi untuk mendorong perdagangan dan investasi pada sejumlah produk agar rakyat di pedesaan memperoleh pendapatan yang lebih layak.
(rna)
Lihat Juga :
