Suswono: Subsidi Pupuk Sulit Ditambah
Suswono: Subsidi Pupuk Sulit Ditambah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan, penambahan anggaran di APBN untuk subsidi pupuk masih sangat sulit dicapai. Saat ini, pihaknya masih mengkaji kebutuhan subisidi pupuk yang masih kurang.
"Tapi kelihatannya nanti di APBNP pun agak sulit menambah volume dari APBN Perubahan," kata dia saat Rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (19/5/2014).
Dia menjelaskan, salah satu skema yang akan dilakukan untuk menutupi anggaran subsidi pupuk yang masih kurang nantinya, dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, hal itu menurutnya masih harus dikaji terlebih dahulu.
"Pilihan kemungkinan model kurang bayar di tahun berikutnya baru dibayar, atau menaikkan HET. Ini tentu risiko pilihan-pilahan yang akan dikaji," jelasnya.
Selain itu, dia juga mengatakan, untuk tunggakan pembayaran terkait subsidi pupuk yang dilakukan Kementan kepada Pupuk Indonesia sebesar Rp16,7 triliun tidak akan dibayar tahun ini.
"Ya itu tadi, termasuk dengan anggaran yang ada ini kelihatannya belum bisa dibayar," tambah dia.
Nantinya, lanjut Suswono, pembayaran tunggakan itu melalui masa transisi dengan pemerintah baru. "Itu pokoknya bagian dari tentu akan ada masa transisi dengan pemerintah baru, tentu perlu ada pembicaraan dengan presiden terpilih nanti," pungkasnya.
"Tapi kelihatannya nanti di APBNP pun agak sulit menambah volume dari APBN Perubahan," kata dia saat Rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (19/5/2014).
Dia menjelaskan, salah satu skema yang akan dilakukan untuk menutupi anggaran subsidi pupuk yang masih kurang nantinya, dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, hal itu menurutnya masih harus dikaji terlebih dahulu.
"Pilihan kemungkinan model kurang bayar di tahun berikutnya baru dibayar, atau menaikkan HET. Ini tentu risiko pilihan-pilahan yang akan dikaji," jelasnya.
Selain itu, dia juga mengatakan, untuk tunggakan pembayaran terkait subsidi pupuk yang dilakukan Kementan kepada Pupuk Indonesia sebesar Rp16,7 triliun tidak akan dibayar tahun ini.
"Ya itu tadi, termasuk dengan anggaran yang ada ini kelihatannya belum bisa dibayar," tambah dia.
Nantinya, lanjut Suswono, pembayaran tunggakan itu melalui masa transisi dengan pemerintah baru. "Itu pokoknya bagian dari tentu akan ada masa transisi dengan pemerintah baru, tentu perlu ada pembicaraan dengan presiden terpilih nanti," pungkasnya.
(izz)
Explore More