DEN: Energi Harus Jadi Modal Pembangunan
Kamis, 10 Juli 2014 - 14:56 WIB
DEN: Energi Harus Jadi Modal Pembangunan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan bahwa ekspor minyak dan gas bumi (migas) harus dijadikan sebagai modal membangun perekonomian nasional.
Anggota DEN Herman Darnel Ibrahim menuturkan, ekspor migas dan sumber energi lain yang selama ini dieskpor sebagai acuan meningkatkan devisa negara justru akan mengancam ketahanan energi nasional di masa mendatang. Pasalnya, produksi siap jual (lifting) minyak bumi dipaksa keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan negara saat ini.
"Saat ini, pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan. Kalaupun migas perlu diekspor, hasil penjualan harus dijadikan modal membangun industri sebagai penunjang perekonomian nasional," kata dia di Jakarta, Kamis (10/7/2014).
Menurut Herman, Indonesia saat ini tidak lagi kaya dengan energi fosil. Indonesia sekarang negara pengekspor gas dan batu bara.
"Ini harus diubah, jika tidak maka akan menjadi ancaman ketahanan energi di masa depan, subsidi besar melebihi pendapatan migas," kata dia.
Herman menuturkan, pendapatan Indonesia dari sektor migas hingga Juni 2014 sebesar Rp300 triliun. Namun, subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), gas dan listrik melebihi jumlah tersebut.
Untuk memaksimalkan sumber energi yang ada di dalam negeri, DEN meminta pemerintah untuk mengubah paradigma energi sebagai komoditi ekspor yang mampu menghasilkan pemasukan bagi APBN.
Anggota DEN lainya, Renaldi Dalimi mengatakan, sudah semestinya sumber daya energi tidak lagi dijadikan komoditi ekspor. Namun harus dijadikan sebagai modal pembangunan.
"Energi harus jadi modal pembangunan. Energi tidak harus berapa ton per rupiah tapi dihitung berapa nilai tambah yang dihasilkan dari energi. Peran ini yang harus diubah," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk menghitung kebutuhan energi dalam penetapan pertumbuhan ekonomi. Artinya, menjadi target pertumbuhan ekonomi dalam target setiap tahun.
"Pemerintah juga harus segera menyediakan dana pembangunan infrastruktur agar tidak ada alasan lagi tidak adanya anggaran untuk membangun infrastruktur," tandasnya.
Renaldy juga mendesak pemerintah membuat roadmap pengurangan ekpor energi fosil dan menghentikan ekspor pada suatu saat. Sedangkan subsidi energi, DEN meminta pemerintah mengalihkan subsidi dalam bentuk lain, tidak lagi kepada harga energi.
"Selama subsidi diberikan kepada harga energi maka perkembangan energi murah dan ramah lingkungan akan terus terhambat," pungkasnya.
Anggota DEN Herman Darnel Ibrahim menuturkan, ekspor migas dan sumber energi lain yang selama ini dieskpor sebagai acuan meningkatkan devisa negara justru akan mengancam ketahanan energi nasional di masa mendatang. Pasalnya, produksi siap jual (lifting) minyak bumi dipaksa keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan negara saat ini.
"Saat ini, pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan. Kalaupun migas perlu diekspor, hasil penjualan harus dijadikan modal membangun industri sebagai penunjang perekonomian nasional," kata dia di Jakarta, Kamis (10/7/2014).
Menurut Herman, Indonesia saat ini tidak lagi kaya dengan energi fosil. Indonesia sekarang negara pengekspor gas dan batu bara.
"Ini harus diubah, jika tidak maka akan menjadi ancaman ketahanan energi di masa depan, subsidi besar melebihi pendapatan migas," kata dia.
Herman menuturkan, pendapatan Indonesia dari sektor migas hingga Juni 2014 sebesar Rp300 triliun. Namun, subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), gas dan listrik melebihi jumlah tersebut.
Untuk memaksimalkan sumber energi yang ada di dalam negeri, DEN meminta pemerintah untuk mengubah paradigma energi sebagai komoditi ekspor yang mampu menghasilkan pemasukan bagi APBN.
Anggota DEN lainya, Renaldi Dalimi mengatakan, sudah semestinya sumber daya energi tidak lagi dijadikan komoditi ekspor. Namun harus dijadikan sebagai modal pembangunan.
"Energi harus jadi modal pembangunan. Energi tidak harus berapa ton per rupiah tapi dihitung berapa nilai tambah yang dihasilkan dari energi. Peran ini yang harus diubah," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk menghitung kebutuhan energi dalam penetapan pertumbuhan ekonomi. Artinya, menjadi target pertumbuhan ekonomi dalam target setiap tahun.
"Pemerintah juga harus segera menyediakan dana pembangunan infrastruktur agar tidak ada alasan lagi tidak adanya anggaran untuk membangun infrastruktur," tandasnya.
Renaldy juga mendesak pemerintah membuat roadmap pengurangan ekpor energi fosil dan menghentikan ekspor pada suatu saat. Sedangkan subsidi energi, DEN meminta pemerintah mengalihkan subsidi dalam bentuk lain, tidak lagi kepada harga energi.
"Selama subsidi diberikan kepada harga energi maka perkembangan energi murah dan ramah lingkungan akan terus terhambat," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
