Pemerintah Baru Diminta Perhatikan Perumahan Rakyat Kecil
Pemerintah Baru Diminta Perhatikan Perumahan Rakyat Kecil
A
A
A
JAKARTA - Presiden Direktur PT Perumahan Nasional (Perumnas) Persero, Himawan Arief Sugoto berharap pemerintahan baru memperhatikan daya beli masyarakat terhadap perumahan yang masih kecil.
Sebab itu, dia meminta kepada pemerintah baru nanti agar mengalokasikan kebutuhan dana untuk pembiayaan atau subsidi perumahan. Hal ini agar rakyat kecil mampu menjangkaunya.
"Sekarang dengan KPR berapapun bunganya, selama rumah mahal, bagi masyarakat kan DP-nya (down payment) berat. Tapi, kalau rumahnya murah kemampuan membayar DP-nya bisa lebih mudah. Jadi itu," jelas Himawan di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (18/7/2014) malam.
Selain itu, perseroan juga berharap pemerintah membantu mengatasi masalah lahan agar bisa suplai perumahan lebih banyak. Sebab, lahan menjadi bagian dari row material utama, eerta infrastruktur yang belum memadai.
"Waktu debat, para timsesnya itu kan karena challege bahwa problem utama di perumahan itu masalah di suplai. Jadi, mereka kan komit kalau bisa membuat suplai maksimal, dengan memberdayakan Perumnas kembali. Itu yang kita harapkan," terangnya.
Himawan menyatakan, pihaknya siap jika Perumnas dijadikan sebagai lokomotif utama untuk penyediaan perumahan masyarakat. Sehingga, pihaknya dapat memasok rumah murah, bahkan sangat murah bagi masyarakat.
"Enggak dikasih bantuan saja kita sudah jalan kencang. Apalagi kalau dikasih support. Rumah sangat murah, buktinya kita bangun rusunami di RT. Yang anggaran untuk selisih jualnya dikasih melalui program BUMN peduli. Bisa 50% dari market price. Kalau itu dilakukan, kita bisa menyediakan rumah dengan jumlah yang banyak, dan harga yang murah," tandasnya.
Seperti diketahui, backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai 15 juta, dengan pertumbuhan kebutuhan perumahan sekitar 800 ribu unit per tahun. Di sisi lain, suplai perumahan dari pengembang hanya 15 ribu unit per tahun, dengan pertumbuhan properti nasional dalam lima tahun terakhir rata-rata 21% per tahun.
Sebab itu, dia meminta kepada pemerintah baru nanti agar mengalokasikan kebutuhan dana untuk pembiayaan atau subsidi perumahan. Hal ini agar rakyat kecil mampu menjangkaunya.
"Sekarang dengan KPR berapapun bunganya, selama rumah mahal, bagi masyarakat kan DP-nya (down payment) berat. Tapi, kalau rumahnya murah kemampuan membayar DP-nya bisa lebih mudah. Jadi itu," jelas Himawan di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (18/7/2014) malam.
Selain itu, perseroan juga berharap pemerintah membantu mengatasi masalah lahan agar bisa suplai perumahan lebih banyak. Sebab, lahan menjadi bagian dari row material utama, eerta infrastruktur yang belum memadai.
"Waktu debat, para timsesnya itu kan karena challege bahwa problem utama di perumahan itu masalah di suplai. Jadi, mereka kan komit kalau bisa membuat suplai maksimal, dengan memberdayakan Perumnas kembali. Itu yang kita harapkan," terangnya.
Himawan menyatakan, pihaknya siap jika Perumnas dijadikan sebagai lokomotif utama untuk penyediaan perumahan masyarakat. Sehingga, pihaknya dapat memasok rumah murah, bahkan sangat murah bagi masyarakat.
"Enggak dikasih bantuan saja kita sudah jalan kencang. Apalagi kalau dikasih support. Rumah sangat murah, buktinya kita bangun rusunami di RT. Yang anggaran untuk selisih jualnya dikasih melalui program BUMN peduli. Bisa 50% dari market price. Kalau itu dilakukan, kita bisa menyediakan rumah dengan jumlah yang banyak, dan harga yang murah," tandasnya.
Seperti diketahui, backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai 15 juta, dengan pertumbuhan kebutuhan perumahan sekitar 800 ribu unit per tahun. Di sisi lain, suplai perumahan dari pengembang hanya 15 ribu unit per tahun, dengan pertumbuhan properti nasional dalam lima tahun terakhir rata-rata 21% per tahun.
(dmd)
Explore More