Pemanfaatan Laut Masih Jadi Tantangan RI
Senin, 11 Agustus 2014 - 15:33 WIB
Pemanfaatan Laut Masih Jadi Tantangan RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif C Sutardjo menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan merekomendasikan isu-isu terkait pengelolaan laut dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut masih menjadi tantangan.
"Tidak hanya dalam aspek ekonomi, namun juga terkait peran laut dalam aspek lingkungan dan sosial.," ujar dia dalam rilisnya, Senin (11/8/2014)
Aspek tersebut dijelaskan Sharif adalah ancaman terhadap ketahanan pangan, permasalahan masyarakat pesisir, meningkatnya polusi laut, praktek ilegal dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, dan bencana alam terkait laut, memaksa kita untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada keberlanjutan laut.
Indonesia, lanjutnya, menyadari pentingnya peran sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan, penyerapan emisi karbon dan pentingnya memerangi IUU fishing, mengoptimalkan jasa lingkungan, dan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan dalam kerangka pendekatan Blue Economy.
“Kami sangat menyambut baik upaya memperkuat kerja sama saling menguntungkan untuk mendukung pengembangan perikanan di kedua negara, terutama dalam mempromosikan Blue Economy,” tambah Sharif.
Sharif menjelaskan, kedua negara sepakat memandang pentingnya optimalisasi dalam pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang berkesinambungan. Termasuk menjaga kelestariannya yang sangat erat hubungannya dengan ketahanan pangan.
KKP telah melakukan kebijakan sebagai upaya peningkatan produktivitas sumberdaya kelautan dan perikanan melalui industrialisasi dengan strategi pengembangan berbasis pasar.
“Untuk itu, KKP melakukan penerapan konsep Blue Economy dengan tujuan memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan. Pendekatan Blue Economy juga akan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi,” tegasnya.
Sharif menambahkan, kerjasama bidang kelautan dan perikanan AS dan Indonesia sudah cukup lama terjalin dengan baik. Dimana, selama ini kerja sama bilateral RI-AS dalam pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA).
Kerjasama tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas dalam memerangi IUU Fishing, meningkatkan Port State Measure, menguatkan kapasitas Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui berbagai pelatihan, dan memperkuat kerjasama dalam Program Mitra Bahari (Sea Grant Partnership).
Kemudian, ada kerja sama eksplorasi laut dalam yang dilaksanakan melalui Indonesia Exploration'Sangihe Talaud Region.
“Kerjasama bilateral tersebut dapat menjadi pijakan bagi kedua negara untuk melanjutkan kerja sama kemitraan yang lebih erat dalam bidang kelautan dan perikanan," ujarnya.
"Tidak hanya dalam aspek ekonomi, namun juga terkait peran laut dalam aspek lingkungan dan sosial.," ujar dia dalam rilisnya, Senin (11/8/2014)
Aspek tersebut dijelaskan Sharif adalah ancaman terhadap ketahanan pangan, permasalahan masyarakat pesisir, meningkatnya polusi laut, praktek ilegal dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, dan bencana alam terkait laut, memaksa kita untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada keberlanjutan laut.
Indonesia, lanjutnya, menyadari pentingnya peran sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan, penyerapan emisi karbon dan pentingnya memerangi IUU fishing, mengoptimalkan jasa lingkungan, dan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan dalam kerangka pendekatan Blue Economy.
“Kami sangat menyambut baik upaya memperkuat kerja sama saling menguntungkan untuk mendukung pengembangan perikanan di kedua negara, terutama dalam mempromosikan Blue Economy,” tambah Sharif.
Sharif menjelaskan, kedua negara sepakat memandang pentingnya optimalisasi dalam pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang berkesinambungan. Termasuk menjaga kelestariannya yang sangat erat hubungannya dengan ketahanan pangan.
KKP telah melakukan kebijakan sebagai upaya peningkatan produktivitas sumberdaya kelautan dan perikanan melalui industrialisasi dengan strategi pengembangan berbasis pasar.
“Untuk itu, KKP melakukan penerapan konsep Blue Economy dengan tujuan memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan. Pendekatan Blue Economy juga akan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi,” tegasnya.
Sharif menambahkan, kerjasama bidang kelautan dan perikanan AS dan Indonesia sudah cukup lama terjalin dengan baik. Dimana, selama ini kerja sama bilateral RI-AS dalam pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA).
Kerjasama tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas dalam memerangi IUU Fishing, meningkatkan Port State Measure, menguatkan kapasitas Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui berbagai pelatihan, dan memperkuat kerjasama dalam Program Mitra Bahari (Sea Grant Partnership).
Kemudian, ada kerja sama eksplorasi laut dalam yang dilaksanakan melalui Indonesia Exploration'Sangihe Talaud Region.
“Kerjasama bilateral tersebut dapat menjadi pijakan bagi kedua negara untuk melanjutkan kerja sama kemitraan yang lebih erat dalam bidang kelautan dan perikanan," ujarnya.
(gpr)
Lihat Juga :
