Restrukturisasi Utang Merpati Harus Dimasukan ke APBN 2015
Senin, 11 Agustus 2014 - 16:40 WIB
Restrukturisasi Utang Merpati Harus Dimasukan ke APBN 2015
A
A
A
JAKARTA - Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk merestrukturisasi utang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) harus dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mendatang.
Pengamat BUMN M Said Didu menilai, pemerintah sengaja membiarkan Merpati mati perlahan dengan sendirinya jika melihat lambannya proses restrukturisasi. Dia menyarankan, pemerintah harus mengambil keputusan yang tegas, apakah ditutup atau dilanjutkan.
Dia memaparkan, jika tetap dilanjutkan ada tiga langkah tuntas yang harus diambil. Pertama, menyuntikkan modal melalui penyertaan modal negara (PMN). Kedua, mengonversi utang ke pemerintah menjadi saham (debt to equity swap). Ketiga, restrukturisasi utang dengan pihak lain. Hal ini harus masuk dalam APBN 2015 dan DPR juga harus sepakat dengan alternatif tersebut.
"Jika yang dipilih untuk menutup Merpati, maka dana untuk penutupan juga sudah harus disiapkan pada APBN 2015. Saya berharap semua pihak harus sepakat terhadap keputusan apapun yang dipilih," kata Said kepada sejumlah media di Jakarta, Senin (11/8/2014).
Seperti diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan siap membawa permasalahan tunggakan utang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) oleh 1.000 kreditur dengan nilai Rp2 triliun ke Pengadilan Niaga melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Sementara itu, pengamat penerbangan sekaligus mantan Direktur Utama PT Merpati Sardjono Jhonny meminta pemerintah harus bisa menjawab pertanyaan Merpati akan dijadikan apa di masa depan sebelum mengeksekusi sejumlah rencana yang sudah lama ada di roadmap penyelematan maskapai itu.
"Masalahnya selama ini Merpati masih mau dipertahankan atau tidak. Bukan Merpati bisa dipertahankan atau tidak. Ini semua harus jelas, kalau tidak akan berulang terus masalahnya," tegasnya.
Jhonny menuturkan, pemerintah harus memiliki roadmap yang jelas dalam mengembangkan BUMN aviasi karena Garuda Indonesia mulai menunjukkan sinyal turbulensi keuangannya.
"Garuda minta tambahan modal, Merpati butuh penyelamatan. Mana yang mau diprioritaskan, kalau tidak jelas skala prioritas, bisa-bisa keduanya malah crash," jelasnya.
Pengamat BUMN M Said Didu menilai, pemerintah sengaja membiarkan Merpati mati perlahan dengan sendirinya jika melihat lambannya proses restrukturisasi. Dia menyarankan, pemerintah harus mengambil keputusan yang tegas, apakah ditutup atau dilanjutkan.
Dia memaparkan, jika tetap dilanjutkan ada tiga langkah tuntas yang harus diambil. Pertama, menyuntikkan modal melalui penyertaan modal negara (PMN). Kedua, mengonversi utang ke pemerintah menjadi saham (debt to equity swap). Ketiga, restrukturisasi utang dengan pihak lain. Hal ini harus masuk dalam APBN 2015 dan DPR juga harus sepakat dengan alternatif tersebut.
"Jika yang dipilih untuk menutup Merpati, maka dana untuk penutupan juga sudah harus disiapkan pada APBN 2015. Saya berharap semua pihak harus sepakat terhadap keputusan apapun yang dipilih," kata Said kepada sejumlah media di Jakarta, Senin (11/8/2014).
Seperti diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan siap membawa permasalahan tunggakan utang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) oleh 1.000 kreditur dengan nilai Rp2 triliun ke Pengadilan Niaga melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Sementara itu, pengamat penerbangan sekaligus mantan Direktur Utama PT Merpati Sardjono Jhonny meminta pemerintah harus bisa menjawab pertanyaan Merpati akan dijadikan apa di masa depan sebelum mengeksekusi sejumlah rencana yang sudah lama ada di roadmap penyelematan maskapai itu.
"Masalahnya selama ini Merpati masih mau dipertahankan atau tidak. Bukan Merpati bisa dipertahankan atau tidak. Ini semua harus jelas, kalau tidak akan berulang terus masalahnya," tegasnya.
Jhonny menuturkan, pemerintah harus memiliki roadmap yang jelas dalam mengembangkan BUMN aviasi karena Garuda Indonesia mulai menunjukkan sinyal turbulensi keuangannya.
"Garuda minta tambahan modal, Merpati butuh penyelamatan. Mana yang mau diprioritaskan, kalau tidak jelas skala prioritas, bisa-bisa keduanya malah crash," jelasnya.
(rna)
Lihat Juga :
