Apkasi Menilai Subsidi BBM Saatnya Dihapuskan
Senin, 11 Agustus 2014 - 21:12 WIB
Apkasi Menilai Subsidi BBM Saatnya Dihapuskan
A
A
A
MANADO - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan menolak kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran tersebut disebut akan lebih efektif apabila dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ABKASI) Isran Noor mengatakan orang miskin atau berpenghasilan rendah yang awalnya dianggap sebagai target penerima, justru tidak menikmati subsidi tersebut.
Dia meminta subsidi BBM segera dihapuskan oleh pemerintahan yang terpilih nanti. Karena selama ini hanya orang kelas menengah ke atas yang menerima subsidi.
"Keinginan kami tak perlu lagi BBM subsidi. Karena kalau dianggap untuk orang miskin. Orang miskin itu nggak punya apa-apa," ujar Isran usai Rapat Kerja Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia bersama asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia kemarin di Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/8/2014).
Dia menyebutkan, anggaran subsidi BBM sudah sangat besar. Tercatat tahun ini mencapai Rp200 triliun lebih. Kemudian subsidi listrik sekitar Rp100 triliun. Karena itu dia menyarankan anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih produktif.
Selain itu juga dapat dialihkan dalam bentuk subsidi pendistribusian BBM ke kawasan Timur. Ini demi memperkecil disparitas harga antar kawasan yang terkendala transportasi.
"Kami usulkan subsidi tidak lagi diberikan. Ada hampir Rp 300 triliun BBM disubsidi. Lebih baik subsidi hanya untuk menjaga pemerataan harga antar kawasan," sebutnya.
Di samping itu, anggaran tersebut bisa dilimpahkan untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan pengangguran dan kemiskinan.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ABKASI) Isran Noor mengatakan orang miskin atau berpenghasilan rendah yang awalnya dianggap sebagai target penerima, justru tidak menikmati subsidi tersebut.
Dia meminta subsidi BBM segera dihapuskan oleh pemerintahan yang terpilih nanti. Karena selama ini hanya orang kelas menengah ke atas yang menerima subsidi.
"Keinginan kami tak perlu lagi BBM subsidi. Karena kalau dianggap untuk orang miskin. Orang miskin itu nggak punya apa-apa," ujar Isran usai Rapat Kerja Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia bersama asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia kemarin di Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/8/2014).
Dia menyebutkan, anggaran subsidi BBM sudah sangat besar. Tercatat tahun ini mencapai Rp200 triliun lebih. Kemudian subsidi listrik sekitar Rp100 triliun. Karena itu dia menyarankan anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih produktif.
Selain itu juga dapat dialihkan dalam bentuk subsidi pendistribusian BBM ke kawasan Timur. Ini demi memperkecil disparitas harga antar kawasan yang terkendala transportasi.
"Kami usulkan subsidi tidak lagi diberikan. Ada hampir Rp 300 triliun BBM disubsidi. Lebih baik subsidi hanya untuk menjaga pemerataan harga antar kawasan," sebutnya.
Di samping itu, anggaran tersebut bisa dilimpahkan untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan pengangguran dan kemiskinan.
(gpr)
