Pemerintah Buka Kesempatan Swasta Bangun Kilang
Kamis, 14 Agustus 2014 - 15:02 WIB
Pemerintah Buka Kesempatan Swasta Bangun Kilang
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membuka kesempatan bagi investor yang akan membangun kilang minyak. Agar ekonomis, insentif yang ditawarkan sama dengan kilang yang akan dibangun pemerintah-swasta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan, pemerintah menawarkan swasta untuk membangun kilang yang memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan petrokimia. Insentifnya juga sama dengan kilang kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).
Hanya saja, swasta harus mencari sendiri lahan yang akan digunakan. Hal ini berbeda dengan sistem KPS, di mana pemerintah menyediakan lahan seluas 900 hektare (ha) di Bontang.
"Kalau investor punya lahan sendiri, kita akan tawarkan insentif yang sama dengan kilang KPS, biar ekonomis," ujar Edy di Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Dengan alasan ekonomis ini membuat Indonesia selalu gagal memiliki kilang minyak baru. Padahal, pembangunan kilang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Kilang minyak kali pertama dibangun tahun 1970-an. Kilang dalam negeri Indonesia saat ini, terutama milik PT Pertamina, yaitu kilang Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balongan. Sementara kilang milik swasta yaitu Tuban/TPPI dan TWU.
Satu kilang swasta juga dalam proses pembangunan, yaitu TWU II dan direncanakan akan dibangun RFCC Cilacap. Indonesia perlu memiliki dua kilang minyak baru untuk mengatasi defisit BBM 608 ribu barel per hari (bph). Kapasitas kilang Indonesia saat ini mencapai 1,1157 juta bph.
Sementara produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649 ribu bph. Di sisi lain, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,257 juta bph.
Untuk tahun 2015, kapasitas kilang Indonesia diperkirakan sebesar 1,167 juta bph, dengan produksi minyak yang bisa diolah sebesar 719.000 bph. Adapun, kebutuhan BBM diperkirakan 1,359 juta bph, sehingga terjadi defisit 640 ribu bph.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan, pemerintah menawarkan swasta untuk membangun kilang yang memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan petrokimia. Insentifnya juga sama dengan kilang kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).
Hanya saja, swasta harus mencari sendiri lahan yang akan digunakan. Hal ini berbeda dengan sistem KPS, di mana pemerintah menyediakan lahan seluas 900 hektare (ha) di Bontang.
"Kalau investor punya lahan sendiri, kita akan tawarkan insentif yang sama dengan kilang KPS, biar ekonomis," ujar Edy di Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Dengan alasan ekonomis ini membuat Indonesia selalu gagal memiliki kilang minyak baru. Padahal, pembangunan kilang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Kilang minyak kali pertama dibangun tahun 1970-an. Kilang dalam negeri Indonesia saat ini, terutama milik PT Pertamina, yaitu kilang Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balongan. Sementara kilang milik swasta yaitu Tuban/TPPI dan TWU.
Satu kilang swasta juga dalam proses pembangunan, yaitu TWU II dan direncanakan akan dibangun RFCC Cilacap. Indonesia perlu memiliki dua kilang minyak baru untuk mengatasi defisit BBM 608 ribu barel per hari (bph). Kapasitas kilang Indonesia saat ini mencapai 1,1157 juta bph.
Sementara produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649 ribu bph. Di sisi lain, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,257 juta bph.
Untuk tahun 2015, kapasitas kilang Indonesia diperkirakan sebesar 1,167 juta bph, dengan produksi minyak yang bisa diolah sebesar 719.000 bph. Adapun, kebutuhan BBM diperkirakan 1,359 juta bph, sehingga terjadi defisit 640 ribu bph.
(rna)
Lihat Juga :
