Nilai Penerimaan Pajak Tak Diimbangi Peningkatan Tax Ratio

JAKARTA - Komisi Anggaran Independen (KAI) menilai peningkatan jumlah penerimaan pajak selama periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak diimbangi peningkatan pada sisi perbandingan penerimaan pajak (tax ratio) terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tidak ada rancangan target untuk menaikkan penerimaan secara lebih signifikan. Nominal iya, tapi secara persentase PDB/tax ratio itu tetap berkutat pada angka 12% PDB," ujar Komisioner KAI, Sugeng Bahagijo dalam konferensi pers RAPBN 2015 di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Lebih lanjut, dia mengatakan, hal ini mengindikasikan tidak adanya perbaikan APBN untuk pemerintahan baru. Selain itu, tax ratio Indonesia tergolong sangat rendah, dan praktis tidak banyak bergeser pada kisaran 12% PDB. (Baca: Agus Sambut Baik Tax Ratio Indonesia Tahun Depan 12%)

"Padahal, pemerintah sekarang seharusnya bisa memberi indikasi kalau mau baik mestinya naik 1% dari 12% menjadi 13%. Artinya, itu bisa menjadi sinyal untuk pemerintah baru melanjutkan hal-hal baik," ucapnya.

Sugeng melanjutkan, total penerimaan negara yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih saja didominasi PNBP Migas. Sektor Migas menyumbang sekitar 80% dari total PNBP.

"Sayang, hingga sejauh ini belum ada upaya sistematis untuk meningkatkan jumlah kewajiban bagi pasar dalam negeri. Akibatnya, harga bahan bakar senantiasa mengalami kerentanan dan menggerus anggaran belanja negara," pungkasnya.

(Baca: RAPBN 2015 Wariskan Ruang Fiskal Sempit Pemerintah Baru)