Tujuh Kementerian Ini Anggarannya di Atas Rp40 T
Rabu, 20 Agustus 2014 - 10:53 WIB
Tujuh Kementerian Ini Anggarannya di Atas Rp40 T
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sudah menyampaikan, bahwa total belanja negara pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sebesar Rp2.019,9 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp600,581 triliun dialokasikan melalui Belanja Anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L).
Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan ada tujuh kementerian yang akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar di atas Rp40 triliun pada RAPBN 2015.
Yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.
Namun meski masuk terbesar, tidak berarti anggaran tujuh K/L itu mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Pada Nota Keuangan RAPBN 2015 itu tertera jelas, untuk Kementerian Pertahanan mengalami kenaikan cukup tajam dari Rp83,300 triliun (2014) menjadi Rp95,007 triliun (2015). Sementara anggaran Kemdikbud turun dari Rp76,557 triliun (2014) menjadi Rp67,217 triliun (2015).
Untuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) relatif stabil dari Rp74,522 triliun (2014) menjadi Rp74,204 triliun (2015); Kementerian Agama turun dari Rp51,568 triliun (2014) menjadi Rp50,514 triliun; Kementerian Kesehatan relatif stabil dari Rp47,476 triliun (2014) menjadi Rp47,429 triliun; Polri naik dari Rp43,603 triliun (2014) menjadi Rp47,169 triliun (2015), dan Kementerian Perhubungan yang naik cukup tinggi dari Rp36,003 triliun (2014) menjadi Rp44,633 triliun.
Di luar ketujuh K/L itu ada juga K/L yang mengalami kenaikan dan penurunan anggaran. Penurunan anggaran paling tinggi dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Rp13,880 triliun (2014) menjadi hanya Rp1,109 triliun (2015). Penurunan ini terkait dengan selesainya penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), yang diselenggarakan pada 9 April dan 9 Juli 2014 lalu.
Yang juga mengalami penurunan anggaran cukup tajam secara prosesntase adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Rp2,304 triliun menjadi Rp780 miliar; Kementerian Dalam Negeri dari Rp13,797 triliun (2014) menjadi Rp7,273 triliun; dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari Rp3,759 triliun (2014) menjadi Rp456 miliar.
Anggaran K/L yang mengalami kenaikan tinggi di antaranya: Kementerian Pertanian dari Rp13,613 triliun (2014) menjadi Rp15,828 triliun (2015); Kemenakertrans dari Rp3,961 triliun menjadi Rp4,773 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Rp5,748 triliun (2014) menjadi Rp6,368 triliun (2015); Kementerian Sosial dari Rp6,684 triliun menjadi Rp8,015 triliun; dan Kementerian Hukum dan HAM dari Rp7,607 triliun menjadi Rp9,330 triliun.
Adapun K/L yang memiliki anggaran terkecil adalah Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) R 43,8 miliar; Ombudsman RI sebesar Rp66,1 miliar; PPATK Rp75,5 miliar; Komnas HAM Rp71,3 miliar; dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp100,6 miliar.
![Tujuh Kementerian Ini Anggarannya di Atas Rp40 T]()
![Tujuh Kementerian Ini Anggarannya di Atas Rp40 T]()
![Tujuh Kementerian Ini Anggarannya di Atas Rp40 T]()
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp600,581 triliun dialokasikan melalui Belanja Anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L).
Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan ada tujuh kementerian yang akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar di atas Rp40 triliun pada RAPBN 2015.
Yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.
Namun meski masuk terbesar, tidak berarti anggaran tujuh K/L itu mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Pada Nota Keuangan RAPBN 2015 itu tertera jelas, untuk Kementerian Pertahanan mengalami kenaikan cukup tajam dari Rp83,300 triliun (2014) menjadi Rp95,007 triliun (2015). Sementara anggaran Kemdikbud turun dari Rp76,557 triliun (2014) menjadi Rp67,217 triliun (2015).
Untuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) relatif stabil dari Rp74,522 triliun (2014) menjadi Rp74,204 triliun (2015); Kementerian Agama turun dari Rp51,568 triliun (2014) menjadi Rp50,514 triliun; Kementerian Kesehatan relatif stabil dari Rp47,476 triliun (2014) menjadi Rp47,429 triliun; Polri naik dari Rp43,603 triliun (2014) menjadi Rp47,169 triliun (2015), dan Kementerian Perhubungan yang naik cukup tinggi dari Rp36,003 triliun (2014) menjadi Rp44,633 triliun.
Di luar ketujuh K/L itu ada juga K/L yang mengalami kenaikan dan penurunan anggaran. Penurunan anggaran paling tinggi dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Rp13,880 triliun (2014) menjadi hanya Rp1,109 triliun (2015). Penurunan ini terkait dengan selesainya penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), yang diselenggarakan pada 9 April dan 9 Juli 2014 lalu.
Yang juga mengalami penurunan anggaran cukup tajam secara prosesntase adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Rp2,304 triliun menjadi Rp780 miliar; Kementerian Dalam Negeri dari Rp13,797 triliun (2014) menjadi Rp7,273 triliun; dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari Rp3,759 triliun (2014) menjadi Rp456 miliar.
Anggaran K/L yang mengalami kenaikan tinggi di antaranya: Kementerian Pertanian dari Rp13,613 triliun (2014) menjadi Rp15,828 triliun (2015); Kemenakertrans dari Rp3,961 triliun menjadi Rp4,773 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Rp5,748 triliun (2014) menjadi Rp6,368 triliun (2015); Kementerian Sosial dari Rp6,684 triliun menjadi Rp8,015 triliun; dan Kementerian Hukum dan HAM dari Rp7,607 triliun menjadi Rp9,330 triliun.
Adapun K/L yang memiliki anggaran terkecil adalah Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) R 43,8 miliar; Ombudsman RI sebesar Rp66,1 miliar; PPATK Rp75,5 miliar; Komnas HAM Rp71,3 miliar; dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp100,6 miliar.
(gpr)
Lihat Juga :
