Ini Usulan Kadin Kelautan dan Perikanan untuk Pemerintah Baru
Jum'at, 22 Agustus 2014 - 16:56 WIB
Ini Usulan Kadin Kelautan dan Perikanan untuk Pemerintah Baru
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bidang kelautan dan perikanan saat ini tengah menggodok pemetaan sektor kelautan dan perikanan yang akan diusulkan untuk pemerintah baru dalam kurun lima tahun ke depan.
Saat ini roadmap tersebut telah mencapai tahap finalisasi. Dan pihaknya telah menetapkan program-program yang harus dicapai. Lalu apa yang diusulkan Kadin Kelautan untuk pemerintah baru dalam roadmapnya tersebut?
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menuturkan, pada sektor perikanan, optimalisasi produksi perikanan budidaya nasional dan produksi perikanan tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas menjadi salah satu usulan utamanya.
"Kita targetkan perikanan (budidaya dan tangkap) nasional bisa mencapai 38,2 juta ton di tahun 2019 dan menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional," tutur Yugi di Gedung Menara Kadin Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Dia berharap agar distribusi ikan antar wilayah di Indonesia bisa lebih merata, dan pembangunan sentra-sentra produksi dapat lebih baik dengan dilengkapi Cold Storage yang memadai, serta menerapkan tata kelola sistem logistik nasional yang tepat.
Dia menuturkan, pihaknya pun sebelumnya telah melaksanakan berbagai pelatihan/diklat bagi aparatur perikanan untuk meningkatkan kemampuan SDM kelautan dan perikanan. Hal ini juga dibuktikan dengan upaya-upaya untuk membentuk para wirausaha budidaya ikan yang baru.
Hal ini dalam rangka mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan, harus dibuat terlebih dahulu strategi yang harus dilakukan.
"Yang perlu diperhatikan penguatan peran masyarakat (dunia usaha dan masyarakat) dan negara dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan," ujarnya saat ditemui dimenara Kadin, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Dirinya menambahkan penguatan juga harus dilakukan pada sumberdaya, logistik, transportasi laut, dan teknologi pada semua sub sistem kelautan dan perikanan.
"Dan juga penguatan pada regulasi, koordinasi dan eksekusi pembangunan kelautan dan perikanan untuk menunjang daya saing pelaku usaha perikanan dan kelautan Indonesia menghadapi pasar bebas," pungkasnya.
Saat ini roadmap tersebut telah mencapai tahap finalisasi. Dan pihaknya telah menetapkan program-program yang harus dicapai. Lalu apa yang diusulkan Kadin Kelautan untuk pemerintah baru dalam roadmapnya tersebut?
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menuturkan, pada sektor perikanan, optimalisasi produksi perikanan budidaya nasional dan produksi perikanan tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas menjadi salah satu usulan utamanya.
"Kita targetkan perikanan (budidaya dan tangkap) nasional bisa mencapai 38,2 juta ton di tahun 2019 dan menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional," tutur Yugi di Gedung Menara Kadin Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Dia berharap agar distribusi ikan antar wilayah di Indonesia bisa lebih merata, dan pembangunan sentra-sentra produksi dapat lebih baik dengan dilengkapi Cold Storage yang memadai, serta menerapkan tata kelola sistem logistik nasional yang tepat.
Dia menuturkan, pihaknya pun sebelumnya telah melaksanakan berbagai pelatihan/diklat bagi aparatur perikanan untuk meningkatkan kemampuan SDM kelautan dan perikanan. Hal ini juga dibuktikan dengan upaya-upaya untuk membentuk para wirausaha budidaya ikan yang baru.
Hal ini dalam rangka mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan, harus dibuat terlebih dahulu strategi yang harus dilakukan.
"Yang perlu diperhatikan penguatan peran masyarakat (dunia usaha dan masyarakat) dan negara dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan," ujarnya saat ditemui dimenara Kadin, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Dirinya menambahkan penguatan juga harus dilakukan pada sumberdaya, logistik, transportasi laut, dan teknologi pada semua sub sistem kelautan dan perikanan.
"Dan juga penguatan pada regulasi, koordinasi dan eksekusi pembangunan kelautan dan perikanan untuk menunjang daya saing pelaku usaha perikanan dan kelautan Indonesia menghadapi pasar bebas," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
