Pemerintah Diimbau Batasi Pembelian BBM Bersubsidi

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Habib Nabiel Almusawa mengemukakan, fenomena antrean panjang masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi telah menimbulkan kekhawatiran terjadi kericuhan di sejumlah SPBU. Untuk itu, dia menyarankan agar dilakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

”Untuk mengantisipasi kericuhan disarankan saat ada antrean panjang dilakukan pembatasan dalam pembelian BBM bersubsidi, misal maksimal 10 liter per kendaraan, serta tidak melayani pembelian dengan jerigen dan semacamnya. Kalau masih kurang dipersilakan membeli pertamax,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Selasa (26/8/2014).

Pembatasan pembelian ini, lanjut Habib, bisa mngantisipasi penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum pengusaha dan oknum masyarakat.

"Agar lebih tertib, akan lebih baik pula bila di beberapa lokasi yang rawan ditugaskan aparat keamanan,” ucapnya.

”Keberadaan aparat keamanan yang bijak dan pembangunan kesadaran masyarakat bisa membantu meredam potensi konflik. Sementara pemerintah mencari jalan keluar atasi kelangkaan BBM ini,” tambah Habib.