Rapat Banggar Ditunda Tunggu Hasil Pertemuan SBY-Jokowi
Rabu, 27 Agustus 2014 - 13:32 WIB
Rapat Banggar Ditunda Tunggu Hasil Pertemuan SBY-Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang tadinya dijadwalkan pukul 10.00 hari ini ditunda. Rapat Banggar yang diagendakan untuk pembahasan RAPBN 2015 ini menunggu hasil pembicaraan empat mata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Untuk menunggu perkembangan hasil obrolan keduanya, maka rapat ini ditunda," kata Ketua Banggar Ahmadi Noorsupit di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Rencananya, pembahasan rapat ini terkait penetapan asumsi makro ekonomi, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, ICP, suku bunga SPN 3 bulan dan produksi minyak dan gas bumi.
Di waktu yang sama, Anggota Banggar Satya Yudha juga menjelaskan, penundaan ini merupakan jalan tengah yang diambil Banggar dengan pemerintah. Karena pemerintahan yang baru akan menjalankan RAPBN 2015, sehingga kebijakannya pun harus terarah.
"Bisa saja sih sebenarnya, rapat ini memutuskan asumsi makro ekonomi. Kemudian untuk perubahan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya di awal tahun, tapi kan ada baiknya kita ubah sekarang, dan pemerintah yang baru tidak perlu susah untuk menjalankan kedepan," ujarnya.
"Untuk menunggu perkembangan hasil obrolan keduanya, maka rapat ini ditunda," kata Ketua Banggar Ahmadi Noorsupit di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Rencananya, pembahasan rapat ini terkait penetapan asumsi makro ekonomi, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, ICP, suku bunga SPN 3 bulan dan produksi minyak dan gas bumi.
Di waktu yang sama, Anggota Banggar Satya Yudha juga menjelaskan, penundaan ini merupakan jalan tengah yang diambil Banggar dengan pemerintah. Karena pemerintahan yang baru akan menjalankan RAPBN 2015, sehingga kebijakannya pun harus terarah.
"Bisa saja sih sebenarnya, rapat ini memutuskan asumsi makro ekonomi. Kemudian untuk perubahan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya di awal tahun, tapi kan ada baiknya kita ubah sekarang, dan pemerintah yang baru tidak perlu susah untuk menjalankan kedepan," ujarnya.
(gpr)
Lihat Juga :
