Tol Laut Jokowi Diharapkan Tak Gunakan Dana APBN
Rabu, 27 Agustus 2014 - 21:18 WIB
Tol Laut Jokowi Diharapkan Tak Gunakan Dana APBN
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo dalam program kerjanya berencana membuat tol laut. Tol laut ini adalah tarnsportasi via laut yang menghubungkan antar pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dinilai sangat diperlukan Indonesia mengingat status Indonesia sebagai negara maritim.
Pengamat Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Didin S Damanhuri mengatakan, pihaknya mendukung rencana Jokowi tersebut dengan catatan, Jokowi jangan menyentuh dana APBN. Jokowi diharapkan bisa mencari sumber pendanaan lain.
"Tol laut Jokowi sebaikanya jangan pakai dana APBN. Malaysia saja kita lihat bisa dan sudah dibuktikan Putra Jaya yang tidak lewat APBN negara mereka. Mereka ada skema pendanaan financial outsourcing strategic," ucap Didin dalam diskusi Indef di kantornya, Pejaten, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Didin menyarankan agar Jokowi bisa lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan dan penerimaan baru untuk negara. Ini juga diperlukan untuk memperbaiki alokasi APBN yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.
"Alokasikan ke yang tepat sasaran misalnya untuk pembangunan infrastruktur, membangkitkan UMKM. Saat ini UMKM masih belum maksimal karena perbankan mengklaim pembiayaan sudah 20% untuk UMKM, tapi realnya 5%," tegasnya.
Selain itu, Jokowi juga diminta fokus pada anggaran untuk tata ruang. Tata ruang Indonesia saat ini dinilai masih berantakan karena banyaknya mal dan bangunan-bangunan yang tidak penting.
"Tata ruang saja misalnya lapangan bola jadi mal. UKM Centre saja saya dengar mau didirikan Carefour di situ. Harus ada komitmen pemerintah tentang tata ruang," tutupnya.
Pengamat Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Didin S Damanhuri mengatakan, pihaknya mendukung rencana Jokowi tersebut dengan catatan, Jokowi jangan menyentuh dana APBN. Jokowi diharapkan bisa mencari sumber pendanaan lain.
"Tol laut Jokowi sebaikanya jangan pakai dana APBN. Malaysia saja kita lihat bisa dan sudah dibuktikan Putra Jaya yang tidak lewat APBN negara mereka. Mereka ada skema pendanaan financial outsourcing strategic," ucap Didin dalam diskusi Indef di kantornya, Pejaten, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Didin menyarankan agar Jokowi bisa lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan dan penerimaan baru untuk negara. Ini juga diperlukan untuk memperbaiki alokasi APBN yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.
"Alokasikan ke yang tepat sasaran misalnya untuk pembangunan infrastruktur, membangkitkan UMKM. Saat ini UMKM masih belum maksimal karena perbankan mengklaim pembiayaan sudah 20% untuk UMKM, tapi realnya 5%," tegasnya.
Selain itu, Jokowi juga diminta fokus pada anggaran untuk tata ruang. Tata ruang Indonesia saat ini dinilai masih berantakan karena banyaknya mal dan bangunan-bangunan yang tidak penting.
"Tata ruang saja misalnya lapangan bola jadi mal. UKM Centre saja saya dengar mau didirikan Carefour di situ. Harus ada komitmen pemerintah tentang tata ruang," tutupnya.
(gpr)
Lihat Juga :
