BPK: Kebijakan BBM Subsidi Jangan Dipolitisasi
Kamis, 28 Agustus 2014 - 15:06 WIB
BPK: Kebijakan BBM Subsidi Jangan Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil meminta kebijakan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jangan dipolitisasi, dan diubah hanya dalam satu hari.
"Tidak politis dengan kebijakan (BBM subsidi), kebijakan bisa berubah sehari, dua hari. Ini yang menurut saya sama-sama ke dapan harus kita ubah. Jadi kalau memang dibatasi, ya sudah. Diumumkan resmi tidak dadakan," ujar dia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Sebab, kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat bingung lantaran terus diubah-ubah. Dia juga menuturkan bahwa, siapapun yang berkuasa harus memahami bahwa kebijakan BBM adalah persoalan besar.
"Sekarang kan masyarakat jadi bingung. Dibatasi tapi enggak berapa lama dilepas lagi. Saya ingin mengatakan, siapapun pemerintah yang berkuasa bahwa persoalan ini adalah persoalan besar kita," imbuh Rizal.
Menurutnya, kebijakan BBM yang tidak konsisten dan kerap kali berubah dari pemerintah ini harus diselesaikan. Hal ini agar tidak berdampak kepada kebingungan masyarakat.
"Mau tidak mau harus diselesaikan, pasti ada risiko harus dihadapi," tandas dia.
"Tidak politis dengan kebijakan (BBM subsidi), kebijakan bisa berubah sehari, dua hari. Ini yang menurut saya sama-sama ke dapan harus kita ubah. Jadi kalau memang dibatasi, ya sudah. Diumumkan resmi tidak dadakan," ujar dia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Sebab, kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat bingung lantaran terus diubah-ubah. Dia juga menuturkan bahwa, siapapun yang berkuasa harus memahami bahwa kebijakan BBM adalah persoalan besar.
"Sekarang kan masyarakat jadi bingung. Dibatasi tapi enggak berapa lama dilepas lagi. Saya ingin mengatakan, siapapun pemerintah yang berkuasa bahwa persoalan ini adalah persoalan besar kita," imbuh Rizal.
Menurutnya, kebijakan BBM yang tidak konsisten dan kerap kali berubah dari pemerintah ini harus diselesaikan. Hal ini agar tidak berdampak kepada kebingungan masyarakat.
"Mau tidak mau harus diselesaikan, pasti ada risiko harus dihadapi," tandas dia.
(izz)
