Komentar DPR Soal Sinyal Kenaikan Harga BBM
Senin, 01 September 2014 - 16:00 WIB
Komentar DPR Soal Sinyal Kenaikan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, mantan Walikota Solo ini masih merahasiakan berapa ideal kenaikan harga BBM.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPR RI Milton Pakpahan menilai, masyarakat Indonesia pada dasarnya telah memahami jika harga bahan bakar primadona tersebut sudah tidak rasional. Sebab itu, kenaikan harga BBM dirasa memang jalan tepat untuk dilakukan.
Meski demikian, dia menilai pemerintah baru dalam hal ini pemerintahan Jokowi perlu mengantisipasi dampak inflasi dari kenaikan tersebut. Agar kenaikan BBM tidak terlalu membebani kenaikan angka inflasi.
"Kita kan enggak bisa pertaruhkan. Semua cara kita lakukan karena energi ini akan hadapi krisis energi yang besar," ujar dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (1/9/2014).
Milton mengatakan, pemerintahan baru juga perlu menyiapkan anggaran untuk program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
"Ya, kita konsisten juga jaga pengendalian dan sediakan alokasi. Kalau habis pemerintah berikut harus tambah kuota BBM sampai selesai. Sediakan BBM dengan harga lebih baik yang disesuaikan," tambahnya.
Dia mengaku tidak mengetahui mengenai waktu yang tepat untuk kenaikan tersebut. Menurutnya, pemerintahan Jokowi tentu perlu waktu untuk melakukan kajian, dan suara parlemen baru nantinya pun harus didengar.
Namun, Milton memastikan, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp2 ribu per liter, maka akan ada penghematan sebesar Rp96 triliun dari beban subsidi tersebut.
"Kan uang itu kalau umpama naik Rp2.000 bisa dapat Rp96 triliun, bisa dikasih ke masyarakat bawah. Memang akan ada inflasi, tapi bisa tertutup untuk masyarakt bawah dengan bantuan dalam bentuk apalah," jelasnya.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PPP Tommy Adrian Firman mengatakan, bahwa Jokowi harus siap untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, beban subsidi yang ditanggung pemerintah sudah terlampau besar.
"Kalau menurut saya dengan Rp6.500 dinaikkan jadi Rp7.500 wajar. Seribu pelan-pelan, tahun depan naik lagi seribu tahun berikutnya seribu," tuturnya.
Lain halnya dengan Anggota Komisi VII Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto yang menganggap masih ada jalan lain selain menaikkan harga BBM subsidi.
Politikus dari partai berlambang pohon beringin ini mengatakan, menaikkan harga BBM bersubsidi adalah opsi terakhir untuk melonggarkan ruang fiskal.
"Kalau enggak perlu dinaikkan mending jangan. Karena kita lihat saat ini TDL (tarif dasar listrik) sudah naik, LPG (12 kg) dikit lagi naik. Kalau dinaikkan lagi BBM-nya bukankah akan memberatkan rakyat?" pungkas Dito.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPR RI Milton Pakpahan menilai, masyarakat Indonesia pada dasarnya telah memahami jika harga bahan bakar primadona tersebut sudah tidak rasional. Sebab itu, kenaikan harga BBM dirasa memang jalan tepat untuk dilakukan.
Meski demikian, dia menilai pemerintah baru dalam hal ini pemerintahan Jokowi perlu mengantisipasi dampak inflasi dari kenaikan tersebut. Agar kenaikan BBM tidak terlalu membebani kenaikan angka inflasi.
"Kita kan enggak bisa pertaruhkan. Semua cara kita lakukan karena energi ini akan hadapi krisis energi yang besar," ujar dia di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (1/9/2014).
Milton mengatakan, pemerintahan baru juga perlu menyiapkan anggaran untuk program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
"Ya, kita konsisten juga jaga pengendalian dan sediakan alokasi. Kalau habis pemerintah berikut harus tambah kuota BBM sampai selesai. Sediakan BBM dengan harga lebih baik yang disesuaikan," tambahnya.
Dia mengaku tidak mengetahui mengenai waktu yang tepat untuk kenaikan tersebut. Menurutnya, pemerintahan Jokowi tentu perlu waktu untuk melakukan kajian, dan suara parlemen baru nantinya pun harus didengar.
Namun, Milton memastikan, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp2 ribu per liter, maka akan ada penghematan sebesar Rp96 triliun dari beban subsidi tersebut.
"Kan uang itu kalau umpama naik Rp2.000 bisa dapat Rp96 triliun, bisa dikasih ke masyarakat bawah. Memang akan ada inflasi, tapi bisa tertutup untuk masyarakt bawah dengan bantuan dalam bentuk apalah," jelasnya.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PPP Tommy Adrian Firman mengatakan, bahwa Jokowi harus siap untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, beban subsidi yang ditanggung pemerintah sudah terlampau besar.
"Kalau menurut saya dengan Rp6.500 dinaikkan jadi Rp7.500 wajar. Seribu pelan-pelan, tahun depan naik lagi seribu tahun berikutnya seribu," tuturnya.
Lain halnya dengan Anggota Komisi VII Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto yang menganggap masih ada jalan lain selain menaikkan harga BBM subsidi.
Politikus dari partai berlambang pohon beringin ini mengatakan, menaikkan harga BBM bersubsidi adalah opsi terakhir untuk melonggarkan ruang fiskal.
"Kalau enggak perlu dinaikkan mending jangan. Karena kita lihat saat ini TDL (tarif dasar listrik) sudah naik, LPG (12 kg) dikit lagi naik. Kalau dinaikkan lagi BBM-nya bukankah akan memberatkan rakyat?" pungkas Dito.
(izz)
Lihat Juga :
