Jokowi Diminta Transparan Kelola Anggaran Subsidi BBM
Selasa, 09 September 2014 - 15:37 WIB
Jokowi Diminta Transparan Kelola Anggaran Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Beberapa kalangan menilai, wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau menguranginya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat kecil.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy meminta agar pemerintahan baru di tangan Joko Widodo (Jokowi) dapat lebih transparan mengenai pengelolaan anggaran untuk subsidi bahan bakar primadona tersebut.
"Fakta dari kenaikan BBM pada 2005, 2008, dan 2013, sudah terbukti terjadi kesenjangan meningkat," kata Ichsanuddin di The Acacia Hotel Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia menuturkan, indikasinya terlihat dari angka gini rasio pada 2005 yang mencapai 0,36% dan mencapai 0,43% pada 2014.
Menurutnya, sejumlah studi membuktikan makin meningkatnya angka gini rasio maka potensi kerusuhan sosial akan semakin meningkat.
Pria yang dicalonkan menjadi Kepala BKPM versi Kabinet Rakyat ini menuturkan, yang membuat pemerintah boleh mencabut subsidi BBM sebenarnya jika nilai tukar melemah.
Selain itu, jika produksi migas dari sisi hulu tidak mengalami peningkatan. "Itu sudah habis-habisan kita, sehingga defisit perdagangan membesar," tambah dia.
Tidak dapat dipungkiri, kenaikan harga bahan bakar memang menjadi satu-satunya solusi untuk mengelola anggaran negara lebih produktif.
Meski demikian, pemerintah seharusnya bisa memperbaiki struktur anggaran dengan memperbaiki sisi penerimaan.
"Misalnya dengan memperbaiki tingkat kepatuhan pajak yang rendah, jangan memberikan perusahaan melakukan tranfser pricing," jelasnya.
Selain itu, Ichsan menambahkan bahwa Jokowi juga harus transaparan soal penghitungan biaya pokok produksi atas BBM yang disubsidi tersebut.
"Seharusnya ada transparansi mengenai berapa biaya pokok produksi atas minyak yang diolah oleh kilang sendiri dan atas minyak yang diimpor," tandas dia.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy meminta agar pemerintahan baru di tangan Joko Widodo (Jokowi) dapat lebih transparan mengenai pengelolaan anggaran untuk subsidi bahan bakar primadona tersebut.
"Fakta dari kenaikan BBM pada 2005, 2008, dan 2013, sudah terbukti terjadi kesenjangan meningkat," kata Ichsanuddin di The Acacia Hotel Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia menuturkan, indikasinya terlihat dari angka gini rasio pada 2005 yang mencapai 0,36% dan mencapai 0,43% pada 2014.
Menurutnya, sejumlah studi membuktikan makin meningkatnya angka gini rasio maka potensi kerusuhan sosial akan semakin meningkat.
Pria yang dicalonkan menjadi Kepala BKPM versi Kabinet Rakyat ini menuturkan, yang membuat pemerintah boleh mencabut subsidi BBM sebenarnya jika nilai tukar melemah.
Selain itu, jika produksi migas dari sisi hulu tidak mengalami peningkatan. "Itu sudah habis-habisan kita, sehingga defisit perdagangan membesar," tambah dia.
Tidak dapat dipungkiri, kenaikan harga bahan bakar memang menjadi satu-satunya solusi untuk mengelola anggaran negara lebih produktif.
Meski demikian, pemerintah seharusnya bisa memperbaiki struktur anggaran dengan memperbaiki sisi penerimaan.
"Misalnya dengan memperbaiki tingkat kepatuhan pajak yang rendah, jangan memberikan perusahaan melakukan tranfser pricing," jelasnya.
Selain itu, Ichsan menambahkan bahwa Jokowi juga harus transaparan soal penghitungan biaya pokok produksi atas BBM yang disubsidi tersebut.
"Seharusnya ada transparansi mengenai berapa biaya pokok produksi atas minyak yang diolah oleh kilang sendiri dan atas minyak yang diimpor," tandas dia.
(izz)
Lihat Juga :
