Saran DPR untuk Perbesar Ruang Fiskal Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 menyiratkan sedikitnya ruang fiskal untuk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengimplementasikan program-programnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Arif Budimanta mengatakan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintahan mendatang untuk memperbesar ruang fiskalnya.

Dia menyebutkan, cara tersebut yakni dengan memaksimalkan penerimaan salah satunya dengan pajak, efisiensi belanja, serta realokasi anggaran dari yang sifatnya konsumtif kepada hal yang produktif.

"Ya kan ada tiga yang membuat ruang fiskal gede. Satu meningkatkan penerimaan, yang kedua efektivitas dan efisiensi dari belanja, kemudian yang ketiga melakukan proses realokasi yang sifatnya konsumtif ke produktif. Kan gitu," tutur dia di Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan, peningkatan penerimaan dapat dimaksimalkan melalui pajak. Menurutnya hampir semua sektor dapat meningkatkan kapasitas penerimaannya.

"Hampir seluruh sektor masih di bawah kapasitas normal ya. Katakanlah saat ini, sektor pertanian, pertambangan itu masih digenjot lagi," terang dia.

Sementara untuk realokasi anggaran, salah satunya dengan menggeser alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Ya itu juga, produktif langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan. Penambahan modal untuk aktivitas usaha, pembelian gabah petani," tukas dia.