Proyek Pelabuhan Cilamaya Diserahkan ke Pemerintah Baru
Jum'at, 12 September 2014 - 18:50 WIB
Proyek Pelabuhan Cilamaya Diserahkan ke Pemerintah Baru
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan, proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan diserahkan kepada pemerintah baru.
Sebab, pembangunan pelabuhan itu memiliki sejumlah permasalahan, di antaranya penentuan lokasi, penambahan biaya, serta proyeksi potensi kehilangan penghasilan BUMN Pertamina senilai USD12 miliar.
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Supriadi Priatna mengungkapkan, ketiga permasalahan tersebut tidak cukup waktu diselesaikan pemerintahan sekarang.
"Makanya, kemarin berdasarkan rapat kementerian koordinator, memutuskan penyelesaian proyek Cilamaya diserahkan ke pemerintahan baru," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar USD105-USD120 juta untuk memperkuat kontruksi pipa-pipa milik Pertamina yang ada di bawah laut.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kehilangan penghasilan sekitar USD12 miliar jika harus menghentikan proyek Pelabuhan Cilamaya sepanjang masa konsesi.
"Tapi, kalau proyek ini terus berjalan dengan berbagai perbaikan termasuk masukan dari konsultan, justru akan menguntungkan USD65 miliar selama masa konsesi," katanya.
"Namun, itu semua perlu persetujuan pemerintah. Makanya, karena pertimbangan butuh proses dan waktu diserahkan ke pemerintahan ke depan," jelas Dedy.
(Baca: Proyek Pembangunan Cilamaya Dinilai Boros)
Sebab, pembangunan pelabuhan itu memiliki sejumlah permasalahan, di antaranya penentuan lokasi, penambahan biaya, serta proyeksi potensi kehilangan penghasilan BUMN Pertamina senilai USD12 miliar.
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Supriadi Priatna mengungkapkan, ketiga permasalahan tersebut tidak cukup waktu diselesaikan pemerintahan sekarang.
"Makanya, kemarin berdasarkan rapat kementerian koordinator, memutuskan penyelesaian proyek Cilamaya diserahkan ke pemerintahan baru," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar USD105-USD120 juta untuk memperkuat kontruksi pipa-pipa milik Pertamina yang ada di bawah laut.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kehilangan penghasilan sekitar USD12 miliar jika harus menghentikan proyek Pelabuhan Cilamaya sepanjang masa konsesi.
"Tapi, kalau proyek ini terus berjalan dengan berbagai perbaikan termasuk masukan dari konsultan, justru akan menguntungkan USD65 miliar selama masa konsesi," katanya.
"Namun, itu semua perlu persetujuan pemerintah. Makanya, karena pertimbangan butuh proses dan waktu diserahkan ke pemerintahan ke depan," jelas Dedy.
(Baca: Proyek Pembangunan Cilamaya Dinilai Boros)
(dmd)
Lihat Juga :
