DPR Serba Salah Bahas BBM Bersubsidi
Selasa, 23 September 2014 - 09:57 WIB
DPR Serba Salah Bahas BBM Bersubsidi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Satya W Yudha mengaku serba salah dalam pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
"Kita ini serba salah, dilonggarkan enggak dipakai. Kita perketat enggak juga dilaksanakan dengan baik. Makanya, lebih bagus berkonsultasi. Begitu ada yang enggak realistis bisa direvisi dan mendapat persetujuan yang lebih dinamis," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014) malam.
Satya mengatakan, DPR belum membahas terlalu jauh soal penguncian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai angka 46 juta kiloliter (kl).
Menurutnya, ketentuan itu belum dimasukkan ke dalam pasal. Bila sudah dimasukkan seperti APBNP 2014 akan terkunci karena negara meminta tidak boleh melebihi 46 juta kl.
"Kita (DPR) belum membahas sampai sejauh itu. Tetapi kita harapkan sebetulnya ada satu pasal yang bisa menaikkan setelah mendapat konsultasi dari DPR," terangnya.
"Misalnya kalau kita terkunci di 46 juta kl, kalau enggak mencapai maka kita akan menabrak UUD. Sama dengan peraturan, kalau dia melebihi itu, maka akan kembali ke pembahasan di DPR. Karena itu, lebih bagus berkonsultasi dengan DPR. Kan masih bisa berbicara," jelas Satya.
"Kita ini serba salah, dilonggarkan enggak dipakai. Kita perketat enggak juga dilaksanakan dengan baik. Makanya, lebih bagus berkonsultasi. Begitu ada yang enggak realistis bisa direvisi dan mendapat persetujuan yang lebih dinamis," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014) malam.
Satya mengatakan, DPR belum membahas terlalu jauh soal penguncian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai angka 46 juta kiloliter (kl).
Menurutnya, ketentuan itu belum dimasukkan ke dalam pasal. Bila sudah dimasukkan seperti APBNP 2014 akan terkunci karena negara meminta tidak boleh melebihi 46 juta kl.
"Kita (DPR) belum membahas sampai sejauh itu. Tetapi kita harapkan sebetulnya ada satu pasal yang bisa menaikkan setelah mendapat konsultasi dari DPR," terangnya.
"Misalnya kalau kita terkunci di 46 juta kl, kalau enggak mencapai maka kita akan menabrak UUD. Sama dengan peraturan, kalau dia melebihi itu, maka akan kembali ke pembahasan di DPR. Karena itu, lebih bagus berkonsultasi dengan DPR. Kan masih bisa berbicara," jelas Satya.
(dmd)
Lihat Juga :
