Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tim Transisi Jokowi-JK: Premium Sebaiknya Dihapus
Tim Transisi Jokowi-JK: Premium Sebaiknya Dihapus
A
A
A
JAKARTA - Tim Ekonomi Rumah Transisi Jokowi-JK Iman Sugema mengatakan, sebaiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisdi jenis premium di hapus dan diganti dengan pertamax, karena premium sudah tidak layak digunakan.
Menurutnya, daripada menurunkan produk RON 88 atau BBM jenis premium, lebih baik pertamax yang di subsidi.
"Kadar oktannya lebih tinggi dan lebih baik untuk mesin kendaraan," katanya di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Dia mengatakan, BBM jenis premium hanya diproduksi di Kilang Balongan, Cilacap, Jawa Tengah. DI Kilang tersebut kadar oktan RON 92 diturunkan menjadi RON 88.
"Daripada harus menurunkan kadar oktan lebih baik pertamax saja yang di susbisdi," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, model subsidi menggunakan skema proporsional yang lebih baik. Misalnya, subsidi sekarang sebesar 35% dari harga pasar. Sehingga, masayarakat harus membeli harga BBM bersubsidi sebesar Rp6.500 dari harga keekonomian.
"Adapun skema proporsional yang harus diterapkan adalah negara menyubsidi sebesar 35% berlaku terhadap fluktuasi harga minyak dunia," pungkas Iman.
Menurutnya, daripada menurunkan produk RON 88 atau BBM jenis premium, lebih baik pertamax yang di subsidi.
"Kadar oktannya lebih tinggi dan lebih baik untuk mesin kendaraan," katanya di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Dia mengatakan, BBM jenis premium hanya diproduksi di Kilang Balongan, Cilacap, Jawa Tengah. DI Kilang tersebut kadar oktan RON 92 diturunkan menjadi RON 88.
"Daripada harus menurunkan kadar oktan lebih baik pertamax saja yang di susbisdi," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, model subsidi menggunakan skema proporsional yang lebih baik. Misalnya, subsidi sekarang sebesar 35% dari harga pasar. Sehingga, masayarakat harus membeli harga BBM bersubsidi sebesar Rp6.500 dari harga keekonomian.
"Adapun skema proporsional yang harus diterapkan adalah negara menyubsidi sebesar 35% berlaku terhadap fluktuasi harga minyak dunia," pungkas Iman.
(izz)
Explore More