Subsidi Pertalite Bengkak Bisa Bikin APBN Tekor, Ini Saran Ekonom

JAKARTA - Kenaikan harga komoditas energi dan minyak mentah global membuat banyak negara harus mengambil langkah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau menggelontorkan lebih banyak anggaran untuk subsidi.

Pemerintah Indonesia pun mengambil langkah yang sama untuk BBM jenis Pertamax, yaitu naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter sejak 1 April 2022. Namun, untuk harga BBM jenis Pertalite masih ditahan agar tidak ikut naik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah berupaya menahan agar harga Pertalite tetap di angka Rp7.650 per liter meskipun harga minyak global meninggi.



Kendati demikian, dia pun mengingatkan agar kesehatan dan ketahanan fiskal APBN harus dipertahankan. "Subsidi dari APBN itu gede sekali. Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan? kalau perangnya (Rusia-Ukraina) gak rampung-rampung,” ujar Jokowi, dikutip Minggu (22/5/2022).

Terkait hal tersebut, ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan, pelebaran subsidi untuk Pertalite sebenarnya bukan hanya disebabkan karena acuan minyak mentah naik melainkan juga akibat migrasi dari pengguna Pertamax ke Pertalite akibat kenaikan harga Pertamax.



"Kesiapan APBN bisa dilihat dari alokasi subsidi energi yang idealnya ditambah menjadi Rp250 triliun," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia (MPI.

Menurut dia, pemerintah masih bisa melakukan realokasi anggaran untuk menambal selisih harga keekonomian dan subsidi Pertalite.



"Problemnya adalah apakah pemerintah mau korbankan beberapa proyek yang masih direncanakan? Karena penghematan dari anggaran infrastruktur lebih urgent sebagai strategi mengendalikan inflasi energi," tandasnya.