Ini Faktor Penghambat Perkembangan UMKM di Indonesia
Sabtu, 27 September 2014 - 21:25 WIB
Ini Faktor Penghambat Perkembangan UMKM di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - CEO Mikro Investindo Utama Budi Isman mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia perkembangannya lambat dibandingkan dengan negara-negara lain.
Contohnya untuk masalah regulasi, teknologi dan perijinan yang berbelit-belit dan terkesan memberatkan UMKM dalam negeri saat ini.
"Ini agak sulit ya dari sisi regulasi, teknologi dan dari sisi pengetahuan juga saya pikir masih agak sulit. Contohnya kita punya SNI. Tapi saya enggak yakin pengusaha-pengusaha kecil itu punya SNI, karena persyaratan kita sangat banyak, kompleks sekali. Nah, regulasi dari pemerintah juga harus dipermudah," ujar dia kepada Sindonews di Gedung Sindo, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Misalnya, ungkap dia, kalau untuk makanan dan minuman, jika usaha kecil izinnya cukup di Kementerian Kesehatan, kemudian perdagangannya juga izinnya. Untuk izin ke BPOM diwajibkan jika mau ekspor.
"Untuk BPOM itu jelas sulit dan berbelit perizinannya. Karena BPOM itu enggak mau tahu dia, mau usaha besar atau kecil, standarnya sama aja, pengaturannya sama, nunggunya sama, dan biayanya besar," ungkapnya.
Budi menambahkan, departemen atau pihak Kementerian Perdagangan harus terus memberikan pendidikan untuk ekspor produksi UMKM, dan dibantu dalam berbagai ilmu.
"Pendidikan masalah ekspor ini penting. Bagaimana caranya kalau Departemen Perdagangan atau Kemendag mau berbagi ilmu atau kecepatan mereka dalam mendidik orang-orang ini untuk ekspor untuk usaha kecil. Karena menurut saya, banyak produk usaha kecil ini yang sebetulnya bisa diekspor," tandasnya.
Contohnya untuk masalah regulasi, teknologi dan perijinan yang berbelit-belit dan terkesan memberatkan UMKM dalam negeri saat ini.
"Ini agak sulit ya dari sisi regulasi, teknologi dan dari sisi pengetahuan juga saya pikir masih agak sulit. Contohnya kita punya SNI. Tapi saya enggak yakin pengusaha-pengusaha kecil itu punya SNI, karena persyaratan kita sangat banyak, kompleks sekali. Nah, regulasi dari pemerintah juga harus dipermudah," ujar dia kepada Sindonews di Gedung Sindo, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Misalnya, ungkap dia, kalau untuk makanan dan minuman, jika usaha kecil izinnya cukup di Kementerian Kesehatan, kemudian perdagangannya juga izinnya. Untuk izin ke BPOM diwajibkan jika mau ekspor.
"Untuk BPOM itu jelas sulit dan berbelit perizinannya. Karena BPOM itu enggak mau tahu dia, mau usaha besar atau kecil, standarnya sama aja, pengaturannya sama, nunggunya sama, dan biayanya besar," ungkapnya.
Budi menambahkan, departemen atau pihak Kementerian Perdagangan harus terus memberikan pendidikan untuk ekspor produksi UMKM, dan dibantu dalam berbagai ilmu.
"Pendidikan masalah ekspor ini penting. Bagaimana caranya kalau Departemen Perdagangan atau Kemendag mau berbagi ilmu atau kecepatan mereka dalam mendidik orang-orang ini untuk ekspor untuk usaha kecil. Karena menurut saya, banyak produk usaha kecil ini yang sebetulnya bisa diekspor," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
