Pesan HIPMI dalam Menghadapi MEA 2015
Jum'at, 03 Oktober 2014 - 05:41 WIB
Pesan HIPMI dalam Menghadapi MEA 2015
A
A
A
DEPOK - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyampaikan pesan penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Di antaranya, penguatan SDM yang berdaya saing dan peningkatan produktivitas.
Ketua HPMI Kota Depok, Mustopa Dwi Putro mengatakan, pemerintah harus memberikan proteksi bagi masyarakat dan pengusaha lokal. Antara lain, dalam pengurusan perizinan agar dipermudah dan tidak berbelit-belit.
"Pasalnya, proses itu menambah biaya lain dan menjadikan barang mahal. Kita hanya jadi pasar, kalau tidak kuat bersaing. Untuk itu, dalam menghadapi MEA perlu dukungan dari pemerintah seperti memangkas perizinan, membantu akses dan infrastruktur," paparnya di Depok, Kamis (2/10/2014).
Menurut Mustopa, perlu diwaspadai saat Indonesia menjadi perlintasan ekonomi antar negara ASEAN dengan mobilitas arus lalu lintas negara yang tinggi. Untuk itu, pengusaha lokal harus dipersiapkan.
Terlebih berdasarkan survei, Indonesia dalam indeks rasio akumulasi kenaikan gaji di ASEAN menduduki peringkat ke-4. Sementara dalam tingkat produktivitas berada di peringkat kedua paling rendah.
"Tidak heran, bila banyak pabrik pindah ke Thailand, Vietnam dan lainnya. Sebab, di sana gaji murah dan stabilitas terjaga," tandasnya.
Dia mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Seperti dunia perbankan dengan suku bunga tinggi, manajerial UKM, kemacetan dan sebagainya. Selain itu, menyangkut etos kerja masyarakat yang perlu dibenahi.
"Kita masih menjadi pasar potensial. Salah satu caranya hanya melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM. Saat ini, Pemerintah mulai melakukan sertifikasi 100 lebih unit melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan kata lain, profesi akan mendapatkan sertifikasi," tandasnya.
Ketua HPMI Kota Depok, Mustopa Dwi Putro mengatakan, pemerintah harus memberikan proteksi bagi masyarakat dan pengusaha lokal. Antara lain, dalam pengurusan perizinan agar dipermudah dan tidak berbelit-belit.
"Pasalnya, proses itu menambah biaya lain dan menjadikan barang mahal. Kita hanya jadi pasar, kalau tidak kuat bersaing. Untuk itu, dalam menghadapi MEA perlu dukungan dari pemerintah seperti memangkas perizinan, membantu akses dan infrastruktur," paparnya di Depok, Kamis (2/10/2014).
Menurut Mustopa, perlu diwaspadai saat Indonesia menjadi perlintasan ekonomi antar negara ASEAN dengan mobilitas arus lalu lintas negara yang tinggi. Untuk itu, pengusaha lokal harus dipersiapkan.
Terlebih berdasarkan survei, Indonesia dalam indeks rasio akumulasi kenaikan gaji di ASEAN menduduki peringkat ke-4. Sementara dalam tingkat produktivitas berada di peringkat kedua paling rendah.
"Tidak heran, bila banyak pabrik pindah ke Thailand, Vietnam dan lainnya. Sebab, di sana gaji murah dan stabilitas terjaga," tandasnya.
Dia mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Seperti dunia perbankan dengan suku bunga tinggi, manajerial UKM, kemacetan dan sebagainya. Selain itu, menyangkut etos kerja masyarakat yang perlu dibenahi.
"Kita masih menjadi pasar potensial. Salah satu caranya hanya melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM. Saat ini, Pemerintah mulai melakukan sertifikasi 100 lebih unit melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan kata lain, profesi akan mendapatkan sertifikasi," tandasnya.
(dmd)
