OJK Jateng Edukasi Ibu Rumah Tangga
Jum'at, 10 Oktober 2014 - 04:33 WIB
OJK Jateng Edukasi Ibu Rumah Tangga
A
A
A
SEMARANG - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah 4 Jateng DIY Santoso Wibowo mengatakan, 94,2% kaum perempuan hanya mengenal Bank, dan sangat minim sekali pengetahuannya mengenai sektor jasa keuangan lainnya, misalnya asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, sekuritas dan pegadaian.
Berdasarkan hasil survey nasional literasi keuangan Indonesia tahun 2013, ternyata tingkat literasi keuangan kaum perempuan hanya sebesar 43,45%, lebih rendah dari kaum pria yang tingkat literasinya 56,55%.
Oleh karena itu saat ini OJK genjar melakukan edukasi terhadap ibu-ibu rumah tangga. Edukasi terhadap ibu rumah tangga diutamakan karena saat ini ibu rumah tangga juga berperan sebagai pengatur keuangan dalam rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan pengetahuan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan menjadi penting.
“Beberapa program yang telah dijalankan oleh OJK diantaranya outreach program edukasi keuangan untuk ibu rumah tangga. Oleh karena itu kami menggandeng Tim penggerak PKK. Selain ibu rumah tangga yang juga menjadi priotitas edukasi literasi keuangan adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),“katanya, kemarin.
Santoso mengaku, melalui kerjasama dengan tim penggerak PKK, OJK berharap dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh PKK melalui 10 program PKK.
”Keterampilan keluarga dalam pengelolaan keuangan sangat penting karena akan sangat menentukan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Contoh praktisnya adalah pengelolaan keuangan keluarga, baik itu dalam hal sumber pendanaan, pengelolaan usaha dan pengeloaan uang,” imbuhnya.
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sri Rahayu Widodo menambahkan, ibu rumah tangga berperan penting dalam pengelolaan keuangan, termasuk halnya dalam berinvestasi. Sayangnya, tak sedikit dari mereka yang masih terbatas pemahaman akan hal tersebut.”Karena pemahaman yang terbatas maka tidak sedikit yang terjebak dalam invesasi yang tak jelas,” katanya.
Untuk itu, disadari bahwa upaya peningkatan literasi keuangan memerlukan kerjasama dan partisipasi seluruh stakeholders. Hal ini sangat diperlukan karena OJK tidak mungkin menjangkau masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta memiliki keterbatasan, khususnya SDM.
Berdasarkan hasil survey nasional literasi keuangan Indonesia tahun 2013, ternyata tingkat literasi keuangan kaum perempuan hanya sebesar 43,45%, lebih rendah dari kaum pria yang tingkat literasinya 56,55%.
Oleh karena itu saat ini OJK genjar melakukan edukasi terhadap ibu-ibu rumah tangga. Edukasi terhadap ibu rumah tangga diutamakan karena saat ini ibu rumah tangga juga berperan sebagai pengatur keuangan dalam rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan pengetahuan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan menjadi penting.
“Beberapa program yang telah dijalankan oleh OJK diantaranya outreach program edukasi keuangan untuk ibu rumah tangga. Oleh karena itu kami menggandeng Tim penggerak PKK. Selain ibu rumah tangga yang juga menjadi priotitas edukasi literasi keuangan adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),“katanya, kemarin.
Santoso mengaku, melalui kerjasama dengan tim penggerak PKK, OJK berharap dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh PKK melalui 10 program PKK.
”Keterampilan keluarga dalam pengelolaan keuangan sangat penting karena akan sangat menentukan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Contoh praktisnya adalah pengelolaan keuangan keluarga, baik itu dalam hal sumber pendanaan, pengelolaan usaha dan pengeloaan uang,” imbuhnya.
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sri Rahayu Widodo menambahkan, ibu rumah tangga berperan penting dalam pengelolaan keuangan, termasuk halnya dalam berinvestasi. Sayangnya, tak sedikit dari mereka yang masih terbatas pemahaman akan hal tersebut.”Karena pemahaman yang terbatas maka tidak sedikit yang terjebak dalam invesasi yang tak jelas,” katanya.
Untuk itu, disadari bahwa upaya peningkatan literasi keuangan memerlukan kerjasama dan partisipasi seluruh stakeholders. Hal ini sangat diperlukan karena OJK tidak mungkin menjangkau masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta memiliki keterbatasan, khususnya SDM.
(gpr)
