Atasi Kemiskinan, Jokowi Diminta Cabut Subsidi BBM
Senin, 20 Oktober 2014 - 19:03 WIB
Atasi Kemiskinan, Jokowi Diminta Cabut Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta berani mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ekonom dari Institute of Development for Economic and Finance (Indef) Aviliani menuturkan, pencabutan subsidi BBM sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.
"Ya, pertama subsidi BBM. Kalau dicabut otomatis Rp300 triliun itu bisa mengatasi kemiskinan," ujarnya kepada Sindonews, Senin (20/10/2014).
Dia mengatakan, nantinya subsidi tersebut dipindahkan dari subsidi barang menjadi subsidi orang. Sehingga, masyarakat kelas bawa benar-benar bisa merasakan subsidi tersebut.
"Pasti memang ada dampak bagi kelas menengah, tapi kelas menengah masih punya kemampuan walaupun kena dampak sedikit," tambahnya.
Aviliani mengatakan, saat ini angkatan kerja di Indonesia masih didominasi angkatan sekolah dasar (SD).
Sebab itu, Jokowi harus memberikan insentif kepada swasta agar dapat menciptakan lapangan kerja atau dengan melakukan program padat karya.
"Pemerintah yang melakukan ini melalui Pemda (pemerintah daerah). Jadi, kalau itu bisa diselesaikan akan luar biasa. Swasta itu yang penting iklim usahanya bagus," pungkas dia.
Ekonom dari Institute of Development for Economic and Finance (Indef) Aviliani menuturkan, pencabutan subsidi BBM sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.
"Ya, pertama subsidi BBM. Kalau dicabut otomatis Rp300 triliun itu bisa mengatasi kemiskinan," ujarnya kepada Sindonews, Senin (20/10/2014).
Dia mengatakan, nantinya subsidi tersebut dipindahkan dari subsidi barang menjadi subsidi orang. Sehingga, masyarakat kelas bawa benar-benar bisa merasakan subsidi tersebut.
"Pasti memang ada dampak bagi kelas menengah, tapi kelas menengah masih punya kemampuan walaupun kena dampak sedikit," tambahnya.
Aviliani mengatakan, saat ini angkatan kerja di Indonesia masih didominasi angkatan sekolah dasar (SD).
Sebab itu, Jokowi harus memberikan insentif kepada swasta agar dapat menciptakan lapangan kerja atau dengan melakukan program padat karya.
"Pemerintah yang melakukan ini melalui Pemda (pemerintah daerah). Jadi, kalau itu bisa diselesaikan akan luar biasa. Swasta itu yang penting iklim usahanya bagus," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
