ESDM Masih Cari Solusi Atasi Krisis Listrik
Selasa, 04 November 2014 - 17:17 WIB
ESDM Masih Cari Solusi Atasi Krisis Listrik
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, masih mencari solusi untuk mengatasi krisis listrik yang berpotensi terjadi di Indonesia.
Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, jika listrik tersebut tidak diatur dengan baik, maka Indonesia akan mengalami krisis listrik.
"Dari PLN dan Ditjen listrik, kita menerima paparan kalau ini (listrik) tidak di-manage, maka kita akan mengalami krisis listrik," katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Menurutnya, pemerintah harus bekerja keras, sebab ada celah (gap) antara kebutuhan pertumbuhan listrik dan kapasitas kita untuk membangun listrik.
"Hari Sabtu nanti akan kumpul lagi bersama PLN untuk mendalami isu-isu yang tadi, dalam minggu depan sudah ada rumusan untuk ke depannya," katanya.
Sudirman mengatakan, dalam pertemuan antara pihaknya dan PLN juga dibicarakan mengenai pembebasan lahan serta perizinan untuk proyek kelistrikan.
"(Yang dibicarakan) Lahan, perizinan, kapasitas kontarktor, pendanaan, dan riil capacity dari pelaku bisnis listrik harus ditinjau lagi, karena kontrak-kontrak yang diberikan tidak maju," pungkasnya.
Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, jika listrik tersebut tidak diatur dengan baik, maka Indonesia akan mengalami krisis listrik.
"Dari PLN dan Ditjen listrik, kita menerima paparan kalau ini (listrik) tidak di-manage, maka kita akan mengalami krisis listrik," katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Menurutnya, pemerintah harus bekerja keras, sebab ada celah (gap) antara kebutuhan pertumbuhan listrik dan kapasitas kita untuk membangun listrik.
"Hari Sabtu nanti akan kumpul lagi bersama PLN untuk mendalami isu-isu yang tadi, dalam minggu depan sudah ada rumusan untuk ke depannya," katanya.
Sudirman mengatakan, dalam pertemuan antara pihaknya dan PLN juga dibicarakan mengenai pembebasan lahan serta perizinan untuk proyek kelistrikan.
"(Yang dibicarakan) Lahan, perizinan, kapasitas kontarktor, pendanaan, dan riil capacity dari pelaku bisnis listrik harus ditinjau lagi, karena kontrak-kontrak yang diberikan tidak maju," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
