Kementerian ESDM Ubah Aturan untuk Antisipasi Blackout
Selasa, 07 September 2021 - 16:37 WIB
loading...
Kementerian ESDM antisipasi kejadian ulang blackout. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) telah mengevaluasi penyebab blackout di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2019 silam. Salah satu dugaan penyebab terjadinya blackout tersebut dikarenakan pohon sengon yang memasuki ruang bebas jaringan transmisi .
Agar insiden blackout tidak terulang, Kementerian ESDM telah menyesuaikan beberapa penyesuaian regulasi di antaranya terkait penambahan pengaturan batasan pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi, pengaturan medan magnet dan medan listrik dan pengaturan pemeliharaan jaringan transmisi.
Baca juga: Konversi Minyak Sawit Jadi Avtur, PTDI: Belum Dikomersialkan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, regulasi yang mengatur pengaturan batasan pemanfaatan ruang bebas tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Regulasi ini merupakan salah satu turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain mengatur Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, regulasi ini juga mengatur kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berada di atas tanah tersebut, karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan.
"Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kami telah melakukan beberapa penyesuaian agar kejadian blackout tidak terulang lagi. Di antaranya penambahan pengaturan batasan pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi, pengaturan medan magnet dan medan listrik, dan pengaturan pemeliharaan jaringan transmisi," ujar Rida dalam Webinar Ruang Bebas dan Kompensasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Selasa (7/9/2021).
Rida melanjutkan, dengan berlakunya peraturan ini maka aturan sebelumnya Permen ESDM Nomor 18 tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 27 tahun 2018 tidak berlaku lagi. Dia berharap dengan adanya aturan ini dapat membantu pelaku usaha untuk menyelesaikan berbagai permasalah yang muncul akibat kegiatan terkait SUTT dan SUTET.
Agar insiden blackout tidak terulang, Kementerian ESDM telah menyesuaikan beberapa penyesuaian regulasi di antaranya terkait penambahan pengaturan batasan pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi, pengaturan medan magnet dan medan listrik dan pengaturan pemeliharaan jaringan transmisi.
Baca juga: Konversi Minyak Sawit Jadi Avtur, PTDI: Belum Dikomersialkan
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, regulasi yang mengatur pengaturan batasan pemanfaatan ruang bebas tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Regulasi ini merupakan salah satu turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain mengatur Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, regulasi ini juga mengatur kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berada di atas tanah tersebut, karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan.
"Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kami telah melakukan beberapa penyesuaian agar kejadian blackout tidak terulang lagi. Di antaranya penambahan pengaturan batasan pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi, pengaturan medan magnet dan medan listrik, dan pengaturan pemeliharaan jaringan transmisi," ujar Rida dalam Webinar Ruang Bebas dan Kompensasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Selasa (7/9/2021).
Rida melanjutkan, dengan berlakunya peraturan ini maka aturan sebelumnya Permen ESDM Nomor 18 tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 27 tahun 2018 tidak berlaku lagi. Dia berharap dengan adanya aturan ini dapat membantu pelaku usaha untuk menyelesaikan berbagai permasalah yang muncul akibat kegiatan terkait SUTT dan SUTET.
Lihat Juga :
