REI: Regulasi Pemerintah Tak Sesuai Iklim Usaha

JAKARTA - Asosiasi Realestat Indonesia (REI) menyatakan bahwa regulasi pemerintah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan iklim usaha industri properti di Indonesia.

Ketua umum DPP REI Eddy Hussy mengatakan, asosiasinya akan segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2014 yang bertujuan untuk mengevaluasi, merumuskan program-program kerja REI dan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

Menurutnya, beberapa kebijakan dan regulasi yang dibuat sudah tidak lagi sesuai dengan iklim usaha dan kenyataan di lapangan. Akhirnya banyak kendala yang terjadi, khususnya dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pada ajang Rakernas REI, kami mencoba membedah hal tersebut. Mendengarkan masukan dari para pengambil kebijakan dan suara pengembang dari berbagai daerah. Untuk kemudian hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam bentuk pokok-pokok pikiran REI," kata Eddy dalam rilisnya, Rabu (12/11/2014).

Rakernas REI 2014 akan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta pada 18-20 November 2014. Rangkaian kegiatan Rakernas REI direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Rakernas diikuti oleh anggota REI seluruh Indonesia.

"Kami sudah mengundang Presiden. Kehadiran Presiden yang sekaligus akan memberikan arahan, sangat penting guna mendorong semangat peserta Rakernas dan para pemangku kepentingan dibidang perumahan dan permukiman untuk bersama-sama membantu pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau sesuai program kerja pemerintah di Kabinet Kerja," tuturnya.

Rakernas REI 2014 mengusung tema 'Perumahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat'. Tema itu dirasa relevan mengingat perumahan adalah salah satu tolak ukur dalam menilai kesejahteraan masyarakat.