Pemerintah Yakin Pasar Pracetak-Prategang Berkembang

Rabu, 12 November 2014 - 21:37 WIB
Pemerintah Yakin Pasar...
Pemerintah Yakin Pasar Pracetak-Prategang Berkembang
A A A
JAKARTA - Pemerintah yakin pasar konstruksi pracetak dan prategang di dalam negeri akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera), Waskito Pandu mengatakan, industri kontruksi melalui penggunaan beton pracetak-prategang saat ini baru menyerap 23% dari total konstruksi, dan ditargetkan bisa menyerap 50% pasar dalam industri konstruksi nasional

"Saat ini penggunaan beton pracetak baru sekitar 23% dari total konstruksi. Jangka panjang kita bisa serap 50% pasar. Untuk mendorong penggunaan beton pracetak kualitasnya perlu kita tingkatkan melalui penelitian-penelitian yang ada dan disertifikasi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)," ujarnya, Rabu (12/11/2014)

Menurut dia, masih diperlukan sosialisasi dan promosi terus menerus dalam pemanfaatan teknologi beton pracetak dan prategang kepada masyarakat, terutama pemain di sektor industri konstruksi.

Selain itu, masih diperlukan lembaga pengawas dalam pembangunan konstruksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah bangunanyang berkelanjutan.

"Saat ini produsen beton pracetak-prategang di Indonesia yang memenuhi sertifikasi standar SNI baru sebanyak 32 perusahaan dan telah mendapatkan paten. Sosialisasi sertifikasi SNI ini akan kita terapkan untuk memenuhi kualitas yang baik," kata Waskito.

"Di samping itu, masih diperlukan lembaga pengawas di sektor pembangunan kontruksi dalam rangka memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan," tambahnya.

Dia menyebutkan, lembaga pengawas diperlukan sebab, dalam kontruksi dengan sistem betonisasi akan memperhatikan pembangunan kontruksi tersebut secara keseluruhan yang dilakukan sejak awal.

"Pracetak ini kan sistem beton. Sementara membuat sistem beton bisa dilakukan secara konservatif. Artinya, beton bisa diciptakan di lokasi konstruksi. Namun, kekurangannya waktu akan tidak efisien. Makanya, perlu lembaga pengawas," terangnya.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Kampus Hijau PUPR, Perkantoran...
Kampus Hijau PUPR, Perkantoran yang Ramah Lingkungan dan Humanis
PUPR Perpanjang Masa...
PUPR Perpanjang Masa Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Venues PON
Dukung Pemulihan Ekonomi,...
Dukung Pemulihan Ekonomi, Menteri Basuki Target Jembatan Sei Rampung 2021
Pemulihan Jayapura dan...
Pemulihan Jayapura dan Wamena, PUPR Gandeng BUMN Karya dan Kontraktor Lokal
Menteri Basuki Perbaiki...
Menteri Basuki Perbaiki 2.000 Rumah Tidak Layak Huni di Bengkulu
Antisipasi Kekeringan,...
Antisipasi Kekeringan, Menteri Basuki Optimalkan Infrastruktur Tampungan Air
Berita Terkini
Komitmen Perbaikan Tata...
Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Energi, Pertamina Patra Niaga Gelar FGD
7 menit yang lalu
Rupiah Menguat dalam...
Rupiah Menguat dalam Sepekan, Simak Prediksi Pekan Depan
1 jam yang lalu
Rusia Perluas Kuota...
Rusia Perluas Kuota Kuliah Gratis, Cetak Ahli Minyak hingga IT dari Indonesia
2 jam yang lalu
Harga Pertamax Melejit...
Harga Pertamax Melejit Jadi Rp16.250, Kelas Menengah Kian Terjepit
2 jam yang lalu
Pertamina EP Cepu Catat...
Pertamina EP Cepu Catat Kinerja Positif, Siap Percepat Transisi Energi
6 jam yang lalu
Penyaluran Pindar Tembus...
Penyaluran Pindar Tembus Rp1.388 Triliun, 40% Mengalir ke UMKM
6 jam yang lalu
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved