Kadin: Tak Masalah Kemenparekraf Dihapus

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin bidang Industri Kreatif Budyarto Linggowiyono mengaku tidak masalah bahwa ekonomi dan industri kreatif tidak dalam bentuk kementerian.

Pasalnya, di negara-negara maju, Kementerian Ekonomi dan Industri Kreatif (Kemenparekraf) juga ditiadakan dan berdiri di bawah kelembagaan.

"Awalnya Kadin mengharapkan ekonomi kreatif dibuat satu kementerian. Namun, ternyata di Asia enggak di bawah kementerian tapi lembaga atau badan. Misalnya di Inggris sudah dihapus, jadi tidak masalah. Apapun bentuknya, yang penting hasilnya," ujar dia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Pihaknya kali ini tengah menggodok satu format industri kreatif yang sifatnya inklusif. Karena, jika dilihat dan di evaluasi dari kebinet lalu, penanganan industri kreatif tidak menjangkau sampai daerah.

"Ini menjadi hambatan, meski sudah dikeluarkan roadmap namun belum maksimal. Potensi Indonesia yang dibungkus kegiatan ekonomi kreatif, baru 2006," kata dia.

Budyarto mengatakan, yang mendasari hambatan dalam struktur ini adalah bauran dari sisi sektoral atau fungsional. Dia memahami masalah dan tantangan ke depan.

Karena itu, Kadin mengharapkan kegiatan ekonomi kreatif lebih bisa maju seiring dengan industri atau asosiasi Kadin Indonesia.

Meski demikian, terlepas dari hambatan dan tantangan kedepan, pengembangan terhadap komunitas industri kreatif juga sangat perlu untuk diperhatikan. Enterpreneurship tumbuh dari orang muda.

"Namun, bagaimana caranya bisa sampai ke daerah, ini kelemahannya. Bagaimana daerah bisa saling menunjang potensi yang ada. Seperti Indonesia Timur, padahal potensinya besar," jelasnya.

Dari segi pendanaan, yang terkadang menjadi penghambat, menurutnya pendanaaan tak harus dari APBN, namun bisa melibatkan Pemda.

Tak hanya dari daerah tapi kabupaten, lembaga non bank, atau dengan dana CSR. "Itu kami yakini harus bisa mengontribusi industri kreatif," pungkasnya.