Desa Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi
Desa Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar menyatakan, sudah saatnya desa menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Selama ini, pertumbuhan ekonomi 70% hanya terpusat di kota-kota.
"Dibentuknya kementerian desa ini adalah momentum kebangkitan desa sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo," ujarnya di Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Marwan mengatakan, pihaknya akan menggenjot pembangunan dan pemberdayaan 73 ribu desa di Indonesia. "Daerah tertinggal seperti Donggala ini tentu jadi prioritas bersama dengan daerah tertinggal yang lain," ujarnya.
Kementerian desa adalah kementerian baru dengan nomenklatur baru. Penggabungan dari tiga kementerian secara parsial.
Dia menjelaskan kementerian ini sedang berkonsolidasi dan nanti ada perpres baru, meski ada Perpres 163 yang lama. Perpres baru ini akan mengatur kementerian desa secara utuh.
Kementerian desa ini merupakan kelanjutan yang seharusnya dapat dana 10% dari total APBN usulannya. "Kalau sukses, maka desa akan dapat Rp200 triliun. Sekarang yang disepakati 10% dari transfer daerah. Sebanyak Rp700 triliun, jadi sekitar Rp70 triliun," terangnya.
Menurut Marwan, ada program kerja yang dibutuhkan masyarakat, tergantung kebutuhan desa. Kedua, bagaimana pelaporan dana desa. Di mana, dana itu masuk ke APBN dan langsung diakses oleh desa. Kepala desa sekarang jadi kuasa pengguna anggaran.
Karena itu, jangan ada penyelewenangan dana desa. Bahkan, BPK akan memeriksa dana tersebut. Untuk PNPM mandiri yang selama ini membantu pendampingan pedesaan.
"Nanti akan dibuat lembaga baru yang kira-kira sama dengan PNPM mandiri. Jadi, tak perlu risau dan khawatir. Kami mencanangkan anggaran kementerian ini akan besar. Sebanyak 73 ribu desa, 41% ada di daerah tertinggal. Termasuk di Sulteng, dan Donggala," tegasnya.
Nawacita ketiga, lanjut Marwan, dengan membangun Indonesia dari pinggiran, daerah perbatasan dan terpencil, masih membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.
Sementara, terkait dengan pembangunan infrastruktur, kata Marwan, harus ditingkatkan karena salah satu faktor utama dalam meningkatkan perekonomian desa adalah infrastruktur.
"Dibentuknya kementerian desa ini adalah momentum kebangkitan desa sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo," ujarnya di Jakarta, Minggu (23/11/2014).
Marwan mengatakan, pihaknya akan menggenjot pembangunan dan pemberdayaan 73 ribu desa di Indonesia. "Daerah tertinggal seperti Donggala ini tentu jadi prioritas bersama dengan daerah tertinggal yang lain," ujarnya.
Kementerian desa adalah kementerian baru dengan nomenklatur baru. Penggabungan dari tiga kementerian secara parsial.
Dia menjelaskan kementerian ini sedang berkonsolidasi dan nanti ada perpres baru, meski ada Perpres 163 yang lama. Perpres baru ini akan mengatur kementerian desa secara utuh.
Kementerian desa ini merupakan kelanjutan yang seharusnya dapat dana 10% dari total APBN usulannya. "Kalau sukses, maka desa akan dapat Rp200 triliun. Sekarang yang disepakati 10% dari transfer daerah. Sebanyak Rp700 triliun, jadi sekitar Rp70 triliun," terangnya.
Menurut Marwan, ada program kerja yang dibutuhkan masyarakat, tergantung kebutuhan desa. Kedua, bagaimana pelaporan dana desa. Di mana, dana itu masuk ke APBN dan langsung diakses oleh desa. Kepala desa sekarang jadi kuasa pengguna anggaran.
Karena itu, jangan ada penyelewenangan dana desa. Bahkan, BPK akan memeriksa dana tersebut. Untuk PNPM mandiri yang selama ini membantu pendampingan pedesaan.
"Nanti akan dibuat lembaga baru yang kira-kira sama dengan PNPM mandiri. Jadi, tak perlu risau dan khawatir. Kami mencanangkan anggaran kementerian ini akan besar. Sebanyak 73 ribu desa, 41% ada di daerah tertinggal. Termasuk di Sulteng, dan Donggala," tegasnya.
Nawacita ketiga, lanjut Marwan, dengan membangun Indonesia dari pinggiran, daerah perbatasan dan terpencil, masih membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.
Sementara, terkait dengan pembangunan infrastruktur, kata Marwan, harus ditingkatkan karena salah satu faktor utama dalam meningkatkan perekonomian desa adalah infrastruktur.
(dmd)
Explore More